BETANEWS.ID, JEPARA – Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo melalui program KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) saat ini telah menjangkau 17 warga di Kabupaten Jepara.
Namun, jumlah tersebut baru sebagian penerima yang mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank BNI Jepara.
Hal tersebut diungkapkan Branch Manager BNI Jepara, Dolly Kusuma Dewi, usai mengikuti zoom meeting di Kantor BNI Jepara dalam rangka kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5/2026).
Kegiatan zoom tersebut juga diikuti Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar, Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Ary Bachtiar, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Jepara Moh Ekko Uddyono, pengembang perumahan, pelaku UMKM, serta penerima program KPR FLPP.
Kunjungan Menteri Ara dilakukan dalam rangka sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP), FLPP, dan program PNM Melawan Rentenir.
Baca juga : Job Fair Jepara Dibanjiri Pencari Kerja, 2.145 Lowongan Masih Kurang
“Penerima program FLPP di Jepara masih belum begitu banyak. Pada tahun 2025-2026 ada 17 orang yang mengajukan kredit KPR lewat FLPP, itu khusus yang di kami (BNI),” ujar Dewi kepada Betanews.id.
Dewi melanjutkan, program KPR FLPP tersebut ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan gaji maksimal Rp8 juta per bulan.
Masyarakat nantinya bisa mencicil pembiayaan rumah subsidi tersebut dengan bunga tetap sebesar 5 persen selama jangka waktu kredit.
Masa pembayaran cicilan maksimal selama 20 tahun. Tipe rumah yang ditawarkan berukuran 30/60 dengan harga Rp166 juta.
Di Jepara, Dewi menyebut peminat rumah subsidi melalui program KPR FLPP didominasi anak muda yang belum memiliki rumah.
“Permintaan mayoritas didominasi MBR dengan penghasilan maksimal Rp8 juta per bulan. Rata-rata mereka buruh pabrik,” ungkap Dewi.
Berdasarkan data Disperkim Jepara, jumlah backlog perumahan di Jepara pada 2026 mencapai 34.347 rumah.
Untuk itu, Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar mengatakan akan mendukung pelaksanaan program KPR FLPP di Kabupaten Jepara.
“Kami akan mendukung program dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan dengan adanya program KPR FLPP bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Jepara,” katanya.
Dalam kegiatan zoom tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berpesan agar setiap pemerintah kabupaten/kota segera memetakan ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di masing-masing daerah guna memberikan perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
“Terkait itu, nanti akan kami kaji ulang. Pak Sekda dan dinas terkait akan mengkaji ulang apa yang menjadi instruksi dari Pak Gubernur,” pungkasnya.
Editor: Kholistiono
