BETANEWS.ID, PATI – Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga kepala desa Kabupaten Pati diminta iuran untuk membantu korban bencana banjir dan longsor. Hasil iuran sementara sudah terkumpul mencapai Rp691 juta.
Bupati Pati Sudewo mengatakan, pihaknya sebelumnya mengimbau para ASN hingga Kades untuk iuran membantu korban bencana di Sumatra Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Namun, karena Kabupaten Pati terdampak bencana, sumbangan tersebut akan dialihkan untuk warga di wilayahnya sendiri.
Baca Juga: Banjir Bandang Kembali Hantam Rumah Kholifah, Trauma Lama Anak-anak Kembali Terbuka
“Karena Pati terdampak banjir, maka yang semula akan kami salurkan korban di sana (Sumatra dan Aceh), mohon maaf, kami pakai untuk warga Kabupaten Pati sendiri,” ujarnya dalam konferensi pers kemarin, Minggu (18/1/2026).
Sudewo menjelaskan, sumbangan dari ASN hingga kepala desa di Pati tersebut diproyeksikan mencapai Rp1 miliar lebih. Namun untuk sementara kini baru terkumpul Rp691 juta.
“Rp691 juta itu baru terkumpul sementara, masih berjalan. Proyeksinya itu bisa Rp1 miliar lebih, baru berjalan Rp691 juta,” jelasnya.
Ia menyebutkan, sumbangan tersebut akan segera digunakan untuk membeli kebutuhan logistik. Sehingga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.
“Rp691 juta itu sudah standby. Artinya segera digunakan untuk belanja logistik,” sebutnya.
Selain itu, Sudewo juga meminta semua unsur pemerintah daerah kerja secara total dalam melayani masyarakat korban bencana. Baik itu tenaga pendidikan maupun tenaga kesehatan.
“Misalnya contoh, tenaga kesehatan yang di Puskesmas harus standby berada di posko-posko, satuan pendidikan, guru-guru ikut kerja keras meskipun di kecamatan atau desanya tidak terdampak, tapi membantu kecamatan yang terdampak,” imbuhnya.
Baca Juga: Banjir Tak Surut, Warga Bumirejo Juwana Mengungsi Hampir Sepekan dan Kekurangan Makanan
Tak hanya itu, pihak swasta juga diminta terlibat untuk membantu korban bencana. Menurutnya, penyaluran bantuannya agar terkoordinasi dengan pemerintah daerah.
“Nanti pengusaha swasta di sini, menengah maupun ke atas juga di imbau untuk berpartisipasi berupa logistik, misalnya beras. Kalau selama ini diberikan ke titik tertentu, sekarang ini dengan adanya pengaturan, koordinasi maka selanjutnya bisa melalui aturan supaya tidak overlap,” pungkasnya.
Editor: Haikal Rosyada
