BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mengajukan usulan tambahan dana sebesar Rp300 miliar kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Permohonan ini berkaitan dengan rencana penambahan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) maupun sumber pendanaan alternatif lainnya.
Surat resmi pengajuan tersebut telah dikirimkan ke Menteri Keuangan dan ditandatangani langsung oleh Bupati Kudus Sam’ani Intakoris. Dalam surat itu, tercantum tiga prioritas utama penggunaan dana tambahan, yakni pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) sebesar Rp50 miliar, pembangunan Rumah Sakit Sunan Muria senilai Rp100 miliar, serta pembangunan konektivitas infrastruktur dengan total anggaran Rp150 miliar.
Baca Juga: Perayaan Kue Bulan, Wujud Syukur kepada Dewa Bumi serta Toleransi Lintas Agama di Kudus
Anggaran untuk sektor konektivitas akan difokuskan pada rehabilitasi dan pembangunan jalan, jembatan, serta drainase sebesar Rp125 miliar, sementara Rp25 miliar lainnya digunakan untuk peningkatan penerangan jalan umum (PJU) di berbagai titik strategis.
Langkah ini ditempuh Pemkab Kudus sebagai antisipasi atas rencana pemangkasan alokasi DBHCHT dan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026. Kebijakan itu dikhawatirkan berdampak pada keberlanjutan program strategis daerah, terutama di sektor infrastruktur dan pelayanan publik.
Pelaksana Tugas Asisten III Sekretariat Daerah Kudus, Dwi Agung Hartono, menjelaskan bahwa pihaknya berharap Kementerian Keuangan dapat mempertimbangkan usulan tersebut.
“Ada sejumlah program yang sudah kami siapkan, namun kapasitas anggaran daerah masih terbatas. Karena itu, kami berharap tambahan alokasi DBHCHT atau dukungan dari sumber dana lain bisa disetujui,” ujar Agung kepada Betanews.id saat ditemui di Pendopo Kudus, Senin (6/10/2025).
Sebelumnya, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris telah menyiapkan beberapa langkah strategis menghadapi potensi pengurangan dana transfer pusat. Salah satunya melalui efisiensi belanja operasional dan penetapan skala prioritas agar penggunaan anggaran daerah lebih tepat sasaran.
“Belanja yang tidak terlalu penting akan kami kurangi. Kami akan fokus pada program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegas Sam’ani.
Selain itu, Pemkab Kudus juga tengah mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui sistem digitalisasi keuangan untuk meningkatkan transparansi dan mencegah potensi kebocoran. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah tekanan anggaran.
Bupati Sam’ani menargetkan pendapatan daerah pada 2026 dapat meningkat hingga Rp700 miliar, tanpa perlu menaikkan tarif pajak daerah.
“Kami ingin mengoptimalkan pendapatan, bukan menambah beban masyarakat. Prinsipnya, efisiensi dan inovasi akan jadi kunci,” jelasnya.
Meski demikian, Sam’ani tetap bersikap realistis terhadap kondisi keuangan nasional. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah akan menyikapi pengurangan dana transfer pusat dengan langkah bijak dan terukur.
“Kami tetap bersyukur masih mendapat alokasi dari pusat, meski ada pengurangan. Dampaknya memang ada, terutama pada program pembangunan fisik. Tapi kami akan belajar untuk lebih efisien dan selektif dalam belanja APBD,” imbuhnya.
Baca Juga: Dijadwalkan ke Kudus Besok, Ini Sejumlah Agenda Mendikdasmen Kunjungi SMA 1 Kudus
Dari data proyeksi, transfer pusat ke Kabupaten Kudus pada tahun 2026 diperkirakan menurun dari Rp1,2 triliun menjadi Rp855 miliar, atau terjadi pemangkasan sekitar Rp357 miliar. Sementara itu, alokasi DBHCHT juga diprediksi turun signifikan, dari Rp268 miliar menjadi Rp140 miliar.
Kondisi ini membuat Pemkab Kudus semakin aktif mencari alternatif pembiayaan agar program prioritas daerah tetap berjalan. Pemerintah daerah menegaskan bahwa permohonan tambahan dana ke Kemenkeu bukan semata kebutuhan, tetapi juga komitmen menjaga kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kudus.
Editor: Haikal Rosyada
