BETANEWS.ID, PATI – Kebijakan regrouping atau penggabungan sekolah dasar (SD) di Kabupaten Pati ternyata masih menyisakan persoalan. Hal ini setelah kebijakan itu muncul aksi penolakan dari siswa dan wali murid pada hari kedua Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Aksi penolakan ini terjadi di SDN Tayu Kulon 01 pada Selasa (15/7/2025). Sejumlah siswa dan orang tua membentangkan kertas yang berisi tulisan terkait protes kebijakan regrouping.
Mereka enggan sekolahnya digabung dengan SDN Tayu Kulon 02. Orang tua juga menolak anak-anaknya untuk dipindah ke SDN 02 yang lokasinya cukup berdekatan dengan SDN Tayu Kulon 01.
Baca juga: Sekolahnya Kena Regrouping, Siswa dan Wali Murid SDN Tayu Kulon 01 Gelar Aksi Protes
Terkait dengan adanya aksi penolakan dari siswa maupun wali murid SDN Tayu Kulon 01 tersebut, Andrik Sulaksono, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pati menyebut, bahwa timnya sudah turun ke lapangan.
“Ini tim kami ke sana untuk berkoordinasi, ” ujar Andrik saat dikonfirmasi awak media, Selasa (15/7/2025).
Sehari sebelumnya, Andrik sempat menyebut, bahwa terkait kebijakan regrouping sekolah dasar di Pati sudah beres dan semua sudah menerima.
“Kemarin hari Jumat (11/7/2025), kita kumpulkan kepala sekolah yang kena regrouping. Kepala sekolah kemudian kami minta untuk menyampaikan kepada masing-masing satuan pendidikan dan guru yang terdampak, ” ujar Andrik, Senin (14/7/2025).
Katanya, semua terkait dengan kebijakan regrouping itu sudah tertata, termasuk instrumen mengenai penggabungan sekolah.
“Semua menerima. Dari awal kita lakukan pemetaan, kita lakukan pemetaan dan validasi, verifikasi di lapangan. Kita sudah sosialisasikan kepada camat, kepala desa, kepala sekolah, komite dan semua elemen, ” imbuhnya.
Baca juga: Regrouping SD di Pati Mulai Berjalan, Plt Disdikbud Sebut Semua Sudah Menerima
Lebih lanjut ia sampaikan, pada pelaksanaan perdana regrouping ini, pihaknya menyebut sudah menerjunkan tim untk melakukan pengawasan dan memonitor kondisi di lapangan.
Karena kebijakan regrouping itu masih awal, sehingga menurutnya masih perlu penyesuaian dan adaptasi melalui Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
“Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, ” ungkapnya.
Andrik menyebut, dari 137 sekolah dasar yang kena regrouping, saat ini menjadi 66 SD. Tahun ajaran ini, merupakan tahap pertama dari kebijakan tersebut.
Editor: Suwoko
