BETANEWS.ID, KUDUS – Wacana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) berencana untuk mengembalikan penjurusan di sekolah menengah atas (SMA), menuai pro dan kontra.
Padahal, penjurusan ini sebelumnya sempat ditiadakan seiring diterapkannya implementasi Kurikulum Merdeka. Penjurusan yang dimaksudkan adalah IPA, IPS, dan Bahasa.
Baca Juga: Terdapat 6 Kasus DBD, Pemdes Rendeng Kudus Ambil Langkah Pencegahan
Akademisi di IAIN Kudus, Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan, Prof. Masturin menyambut baik adanya wacana kebijakan baru yang bakal diterapkan. Ia menilai, hal tersebut dapat sejalan antara di bangku SMA dan bangku kuliah sesuai bakat dan minat mereka.
“Secara pribadi, sebagai praktisi pendidikan, saya mendukung adanya kebijakan penjurusan akan kembali ada. Tapi sebagai catatan, Pak Menteri harus membunyikan kurikulum yang baru. Kalau masih dalam satu rangka Kurikulum Merdeka, maka penjurusan itu antara penjurusan dan bunyi kurikulum merdeka berbeda,” bebernya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (15/4/2025).
“Kalau ingin dikembalikan ke penjurusan, tujuan Mendikdasmen supaya peserta didik di tingkat SMA itu ketika kuliah sudah punya potensi. Kelebihan struktur ilmu, menurut pengalaman saya dalam mengkaji struktur ilmu itu, supaya capaian kompetensi kuliah dimulai dari SMA,” tambahnya.
Meski begitu, menurutnya ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan, ketika penjuran akan dikembalikan. Penjurusan dapat dipilih mulai kelas XI, mengingat guru bimbingan konseling (BK) di tingkat SMP saat ini masih belum mampu mengarahkan siswa sesuai dengan minat dan bakat mereka.
“Itu harus dievaluasi, kalau sudah ketemu (formulasi tepat) guru BK bisa mengarahkan, baik penjurusan IPA, IPS, maupun Bahasa bisa dimulai dari kelas X SMA. Kalau memang dalam evaluasi itu kurang maksimal, penjurusan bisa dilakukan mulai kelas XI,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, penerapan Kurikulum Merdeka yang diterapkan oleh Menteri sebelumnya, Nadiem Makarim mempunyai ruh kurikulum yang bagus. Siswa diberi kebebasan untuk bisa menggaji potensi diri mereka sesuai kemampuan.
“Siswa dibebaskan untuk memilih mata pelajaran dalam dimensi kurikulum merdeka sesuai bakat dan minatnya,” kata dia.
Akan tetapi, penerapan Kurikulum Merdeka yang seharusnya bertujuan untuk menjembatani peserta didik, justru memunculkan banyak pilihan hidup yang tidak linear dengan bangku kuliah.
Penerapan Kurikulum Merdeka juga menyebabkan banyak guru tidak fokus pada materi dan praktek dengan beban tugas mengajar yang masih campur aduk. Padahal, dalam teori pendidikan guru harus mampu menyampaikan pengetahuan, nilai dan keterampilan seusai dengan taksonomi bloom.
“Transfer of knowledge, transfer of value dan transfer of skill yang belum tereksplorasi karena aturan dan arah yang belum jelas,” tuturnya.
Penerapan penjurusan ini, kata Masturin, dirasa lebih efektif dalam pembelajaran. Sebab guru bisa lebih fokus mengajar sesuai dengan kompetensinya. Hal tersebut yang menjadi PR pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia dan regulasi supaya penjurusan di SMA ini bisa diterapkan dengan baik.
“Catatan saya, guru SMP dan guru BK harus memahami betul potensi siswa sehingga bisa mengarahkan siswa ke penjurusan sesuai dengan minat bakatnya,” pesannya.
Praktisi pendidikan itu juga menilai sistem penjurusan bisa meminimalisir adanya mal praktek guru dalam mengajar. Selain itu, porsi pengambilan mata pelajaran siswa yang terlalu banyak juga berkurang.
“Akhirnya yang selama ini terjadi, banyak guru dipaksakan untuk mengajar mapel tidak sesuai dengan kompetensinya,” ujarnya.
Baca Juga: Bisa Tanpa Agunan, Target Penyaluran KUR Bank Jateng Kudus Tahun 2025 Sebesar Rp12 M
Namun, wacana ini juga memunculkan kekhawatiran bagi para orangtua yang merasa anak-anaknya menjadi kelinci percobaan. Pihaknya meyakinkan, penjurusan ini bisa meminimalisir pemilihan jurusan yang tidak sesuai minat siswa.
“Tentu ini menjadi tugas berat guru mata pelajaran dan BK untuk memetakan bagaimana penjurusan siswa ini selaras dengan kompetensinya,” imbuhnya.
Editor: Haikal Rosyada
