BETANEWS.ID, KUDUS – Saat ini Kabupaten Kudus sedang panen raya, khususnya di Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Undaan. Di tengah kegembiraan mendapatkan hasil panen, petani masih tetap mengeluhkan terkait pupuk bersubsidi.
Salah satu petani, Firda Kurniawan, mengaku masih kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi di masa tanam (MT) 1. Untuk membeli pupuk bersubsidi masih menggunakan kartu tani.
“Kami petani masih kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Membelinya masih menggunakan kartu tani dan dibatasi kuotanya,” ujar Kurniawan di sela-sela memanen padinya, belum lama ini.
Baca juga: Sesal Petani Undaan, Ikut-ikutan Tanam Padi Ketan Malah Kini Harganya Anjlok
Warga Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu tersebut menyampaikan, di MT 1 ini menanam padi seluas lima hektare. Kebutuhan pupuk untuk tanaman padi seluas satu hektare itu kurang lebih 7 kuintal, terdiri dari pupuk Urea dan Ponska.
“Tetapi nyatanya kami masih dipersulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Membelinya masih menggunakan kartu tani dan per hektarnya hanya diperbolehkan beli 3 kuintal saja yang terdiri dari pupuk Urea dan Ponska,” bebernya.
Melihat alokasi tersebut, kata dia, bahkan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah belum mengcover dari separuh kebutuhan petani. Akhirnya, petani pun mau tidak mau harus membeli pupuk non subsidi untuk tanaman padinya.
“Tentunya dengan harga yang mahal. Dan itu sangat memberatkan para petani. Apalagi jika harga gabah tidak menentu,” tandasnya.
Baca juga: Bulog Beli Gabah Petani Rp6.500 Sekilo, Begini Keluhan Penebas Kudus
Kurniawan pun merinci, harga pupuk Urea bersubsidi saat ini Rp130 ribu per sak atau 50 kilogram. Sementara untuk pupuk Ponska bersubsidi harganya juga Rp130 ribu per sak.
“Sedangkan harga pupuk non subsidi itu mahal lebih dari dua kali lipatnya. Pupuk Urea non subsidi harganya itu mencapai Rp350 ribu per sak. Untuk yang pupuk Ponska non subsidi lebih mahal lagi, harganya mencapai hampir Rp500 ribu per sak,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Kurniawan berharap, sesuai janji Presiden Prabowo agar kartu tani dihapus saja. Serta petani tak dibatasi untuk membeli pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan.
“Harapannya kartu tani itu mending tidak usah ada. Dan para petani dipermudah untuk membeli pupuk bersubsidi,” harap Kurniawan.
Editor: Ahmad Muhlisin
