“Sehingga secara komunikasi sebenarnya sudah kita sampaikan, mungkin dari PKNJ ini kelewatan, karena baru terbentuk mungkin,” katanya.
Sedangkan terkait kapal pengangkut batu bara yang beroperasi saat malam hari, hal tersebut, menurutnya, hanya dilakukan saat kondisi mendesak dan ada permintaan khusus dari PLN.
“Adanya MoU tahun 2012 itu, kan. stok batu bara dalam kondisi aman. Kemarin di Juli (2024) kita diminta oleh PLN untuk melakukan percepatan sandar kapal maupun percepatan pembongkaran (sehingga beroperasi malam hari),” ungkapnya.
Baca juga: Jumlah Petani Berkurang, Alokasi Pupuk Subsidi di Jepara Turun
Untuk itu, ia meminta kepada DPRD Jepara agar melakukan pembahasan lebih lanjut dengan mengundang dua kelompok nelayan lainnya yang tidak ada dalam audiensi hari ini.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jepara, Nur Hamid, mengatakan, persoalan tersebut sebenarnya hanya membutuhkan komunikasi yang lebih baik. Makanya, pihaknya akan memfasilitasi kembali audiensi dengan mengundang seluruh pihak yang terlibat.
“Kita menunggu agenda di bulan berikutnya, insyaAllah nanti biar stakeholder bisa sepaham semua, ada 3 kelompok yang nanti kita undang, juga pihak transporter dan pihak PLN nanti kita undang biar bisa menjadi kesepahaman bersama,” pungkasnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
