BETANEWS.ID, KUDUS – Sekira lima persen penerima bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kudus kurang tepat sasaran. Hal tersebut ternyata ada peran operator desa dalam pengisian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Koordinator Pelaksana Program PKH Kabupaten Kudus, Habib Rifa’i, menyampaikan, selama melakukan pendampingan data penerima bansos PKH memang kerap menemui ada yang kurang tepat sasaran. Pihaknya pun sebenarnya segera melapor ke operator desa agar dilakukan update data.
“Namun, sayangnya ada beberapa operator desa yang tidak pro aktif. Sehingga, KPM yang sebenarnya sudah masuk taraf sejahtera tetap dapat bansos PKH pada tahap selanjutnya,” ujar Habib kepada Betanews.id di ruang kerjanya belum lama ini.
Baca juga: 23.550 Keluarga di Kudus Dapat Bansos PKH pada 2024
Padahal, kata dia, ketika operator desa tersebut pro aktif dan segera melakukan update data maka penyaluran bansos PKH yang kurang tepat sasaran bisa diminimalkan, bahkan mungkin bisa dihilangkan.
Dia menyampaikan, daftar penerima bansos PKH konon data penerimanya di Kemensos bersumber dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) yang sumbernya juga dari DTKS.
“Sementara DTKS itu pendataannya dimulai dari desa. Jadi di setiap desa itu ada operator, namanya operator SIKS-NG,” jelasnya.
Disebut kurang tepat sasaran, kata dia, karena KPM yang terdaftar di DTKS dan masuk dalam penerima bansos itu secara kondisi sosial ekonomi sudah tidak layak untuk mendapatkan bantuan, baik dari aset maupun penghasilan. Artinya, sosial ekonominya baik dan tidak masuk dalam Keluarga pra sejahtera.
Baca juga: Melihat Antrean Panjang Warga Kurang Mampu di Kudus Demi Bansos
“Kebanyakan kasusnya seperti itu. Sebab, kondisi sosial ekonomi masyarakat ini juga dinamis. Boleh jadi tahun kemarin masih pra sejahtera. Tapi karena punya usaha atau didukung oleh program-program pemerintah yang lain untuk pemberdayaan ekonomi, sehingga saat ini sudah selayaknya mentas dari penerima bansos,” ungkapnya.
Sebagai informasi, di tahun 2024 total ada 23.550 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial PKH dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos). Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang berkisar di angka 22 ribuan KPM.
Editor: Ahmad Muhlisin
