BETANEWS.ID, KUDUS – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus meninjau kerusakan bangunan SDN 1 Terban, Kamis (7/11/2024). Dalam agenda tersebut, Komisi D menyoroti pengawasan pembangunan sekolah yang tak efektif.
Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mardijanto, mengatakan, perlu adanya pengawasan ketika proses pembangunan sekolah, sehingga spesifikasi dan kualitas bangunan tetap terjaga, serta tak dikurangi.
“Ke depan itu proses pembangunan harus diawasi. Supaya kualitas bangunan sekolah baik,” harapnya.
Baca juga: Tembok Retak dan Atap Ambrol, Siswa Tiga Kelas SDN 1 Terban Terpaksa Mengungsi
Dia juga meminta Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kudus untuk segera mengajukan perbaikan sekolah rusak. Mengingat, saat ini sedang berlangsung pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025.
“Segera kita koordinasikan. Agar SDN 1 Terban dapat alokasi anggaran di APBD 2025 untuk perbaikan tiga kelas yang rusak,” ujar Mardijanto.
Terkait seringnya bangunan sekolah rusak, Mardijanto, meminta agar Disdikpora punya program dan data. Sehingga bisa diketahui sekolah rusak mana saja yang akan jadi prioritas.
“Artinya sekolah rusak tersebut bisa segera diketahui dan segera dialokasikan anggaran perbaikan, baik melalui APBD maupun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK),” beber Mardijanto.
Baca juga: Pj Bupati Kudus Sebut SDN 1 Terban Akan Diperbaiki Tahun Depan
Kepala Disdikpora Kudus, Harjuna Widada, mengatakan, kerusakan tiga ruang kelas SDN 1 Terban ini karena atapnya lapuk digerogoti rayap. Selain itu, banyak dindingnya yang retak karena struktur tanahnya yang labil.
“Untuk perbaikan, kami sudah bicara dengan bagian perencanaan dan kira-kira perbaikan tiga ruang kelas ini menghabiskan biaya kurang lebih Rp1 miliar,” ujar Harjuna.
Anggaran tersebut, lanjut Harjuna, akan digunakan untuk pembangunan total, yakni memperkuat fondasi dan dinding dan mengganti rangka atap dan plafon dengan baja ringan.
“Rangka atapnya itu, kan, masih kayu semua. Nantinya akan diganti dengan baja ringan. Proses perbaikan akan dilakukan pada 2025,” bebernya.
Editor: Ahmad Muhlisin
