BETANEWS.ID, JEPARA – Pasangan Calon (Paslon) nomor urut nomor 1, Nuruddin Amin – Muhammad Iqbal (Gus Nung – Iqbal) menjanjikan insentif bagi guru madrasah dan pondok pesantren sebesar Rp500 ribu per bulan.
Hal tersebut ia sampaikan dalam debat pertama Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Ono Joglo Resort and Convention, Bandengan, Jepara, Minggu (27/10/2024) malam.
Baca Juga: Jual Remaja Kembar, Resepsionis Hotel di Jepara Hasilkan Jutaan Rupiah per Hari
Dalam sesi ke-5, yang berisi tanya jawab antara calon wakil bupati, Muhammad Ibnu Hajar calon wakil bupati nomor urut 2 bertanya pada Iqbal terkait bagaimana sistem pembayaran dan darimana sumber anggaran dari insentif yang dijanjikan nomor urut paslon nomor urut 1.
Ia menyampaikan bahwa alokasi belanja pegawai dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 40 persen dari total anggaran.
Dalam pertanyaannya, Hajar juga menyangkal bahwa data yang disampaikan oleh Paslon nomor urut satu terkait insentif yang diberikan kepada guru pesantren sebanyak 10 ribu guru adalah salah.
Sebab menurutnya, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara, guru non ASN berjumlah 17.634.
“Kalau kita melihat (dari program yang dijanjikan) belanja pegawai sudah melebihi 30 persen (yaitu) diangka 38 persen. Jumlah guru non ASN, 17.634 dikali Rp500 ribu per bulan melebihi beban sesuai aturan. Rp150 ribu untuk guru non swasta (yang saat ini sudah berjalan) 2 tahun saja belum cair, alasannya APBD tidak mampu,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Nuruddin Amin, Calon Bupati nomor urut 1 mengatakan bahwa insentif yang akan ia berikan kepada 10 ribu guru pesantren, data tersebut merupakan jumlah guru pesantren, guru TPQ, serta guru madrasah di Jepara.
Baca Juga: Sumpah Pemuda di Jepara Bakal Diramaikan Puluhan Artis Nasional
Namun ia mengkalkulasi, total anggaran Rp500 ribu per bulan yang ia janjikan jika mengacu pada data dari Disdikpora, ia tetap optimis bahwa program yang ia janjikan bisa dicover oleh anggaran dari APBD. Sebab menurutnya, alokasi anggaran meskipun sudah ada regulasi tetapi bisa diatur dengan kewenangan dari bupati.
“Politik anggaran sangat mempengaruhi postur APBD kita. Jadi meskipun sudah ada yang namanya regulasi, itu pasti tetap kita acu. Akan tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, terutama untuk guru madrasah diniyah, guru pesantren, menurut kami sangat nyata, terukur dan bisa kita biayai lewat APBD,” katanya.
Editor: Haikal Rosyada
