31 C
Kudus
Rabu, Juli 24, 2024

Warga Tanjungkarang Protes Ada Bangunan Permanen di Lahan Sungai Wulan Lama

BETANEWS.ID, KUDUS – Warga Perumahan Tanjung Jati Permai protes ada bangunan permanen di lahan Sungai Wulan Lama, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Jati Kabupatan Kudus. Menurut mereka, dalam ketentuan izinnya, lahan milik Balai Pelayanan Sumber Air (PSDA) Serang, Lusi dan Juana (Seluna) tersebut harusnya untuk pertanian.

Warga Perumahan Tanjung Jati Permai, Kristianto, menjelaskan, pihaknya tidak mempersoalkan sewanya, karena hal tersebut merupakan hak Balai PSDA Seluna. Namun, warga perumahan mengeluhkan peruntukkan yang tak sesuai izin.

“Di ketentuan izinnya, lahan tersebut harusnya untuk pertanian, tapi  ini malah dikapling-kapling dan didirikan bangunan permanen,” ujarnya saat ditemui di Masjid Perumahan Tanjung Jati Permai, Selasa (9/7/2024).

-Advertisement-

Baca juga: Protes Tarif Mahal, Pedagang Pasar Baru Kompak Tak Bayar Sewa PKD Kios dan Los

Dia mengungkapkan, lahan tersebut sebenarnya sudah lama mangkrak, tapi dua tahun terakhir mulai bermunculan bangunan permanen. Sebelumnya, warga setempat menyewa lahan pada 2020-2023 untuk ruang publik. Namun, saat akan memperpanjang sewa, ternyata sudah disewa pihak lain.

“Kami berharap ada peninjauan sewa pada lahan tersebut dan difungsikan sesuai izinnya, bukan malah dikapling dan didirikan bangunan permanen,” harapnya.

Terpisah, Pengampu Aset dan Tata Ruang Balai PSDA Seluna Provinsi Jawa Tengah, Solikul, membenarkan lahan tersebut milik Balai PSDA Seluna. Ketika pihaknya melakukan validasi aset milik daerah, sudah ada warga yang memanfaatkan lahan tersebut.

“Dengan kondisi tersebut, akhirnya kami arahkan untuk berizin, sesuai mekanisme peraturan daerah, sehingga semuanya sudah berizin. Penarikan retribusinya, kami setorkan ke kas daerah Provinsi Jawa Tengah,” ujar Saekul melalui sambungan telepon, Selasa (9/7/2024).

Baca juga: Pasar Tradisional Sepi Pembeli, Pedagang Diminta Beralih ke Pasar Online

Terkait legalitasnya, Saekul mengatakan, sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 25 Tahun 2019, ada klausul dalam aturan retribusi diperbolehkan untuk bangunan permanen. Namun, peraturan tersebut dikaji lagi dan diperkuat melalui Pergub Nomor 16 tahun 2022, sekarang tak boleh lagi ada bangunan permanen.

“Menyewakan itu sebagai langkah kita untuk mengamankan aset-aset milik pemerintah. Tentu kita kelola dengan cara perizinan-perizinan seperti itu. Selain itu, langkah tersebut juga bisa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” pungkasnya.

Editor: Ahmad Muhlisin

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
30,973PengikutMengikuti
141,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER