31 C
Kudus
Rabu, Juli 24, 2024

Tak Penuhi Target, Pemberlakuan Wajib Halal Ditunda

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Pusat tak jadi memberlakukan wajib sertifikasi produk halal pada Oktober 2024 lantaran capaian target sertifikasi halal belum juga maksimal.

Untuk diketahui, sertifikasi halal dapat menjadi salah satu pintu masuk UMKM go nasional maupun go internasional.

Baca Juga: Stadion Wergu Wetan Kudus Disebut Netizen Mirip Madrasah, Begini Respon Bijak Dinas

-Advertisement-

Ketua Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) IAIN Kudus, Muhaimin Kamal menyampaikan, pemberlakuan tersebut tidak bisa dipaksakan di tahun ini kepada para pelaku usaha, baik produk makanan dan minuman, produk tambahan pangan, dan produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, karena capaiannya masih belum siap.

“Pertimbangannya karena dari target UMKM sebagai produk yang harus disertifikasi secara nasional itu belum memenuhi. Mungkin atas pertimbangan aktual di lapangan memang kayaknya perlu diperpanjang. Karena kalau sudah diberlakukan wajib halal itu kan otomatis konsekuensinya (yang tidak memiliki sertifikasi halal) akan dicabut ijinnya,” bebernya, Jumat (5/7)2024).

Sebab, katanya, kalau memang betul akan diberlakukan tahun ini, kasihan para pelaku UMKM dan pelaku usaha. Ia menyadari, minimnya sosialisasi yang dilakukan sejauh ini belum bisa untuk menggaet para pelaku usaha, khususnya di Kabupaten Kudus.

“Di Kudus belum ada perkembangan yang sangat signifikan. Karena memang untuk jatah ‘Self Declare’ atau sertifikasi jalur gratis sampai Mei sudah habis jatahnya. Jadi saat ini tidak ada jatah untuk yang gratis,” tuturnya saat ditemui di sela aktivitasnya memberikan pengarahan PPL ke mahasiswa di IAIN Kudus.

Meski begitu, pemerintah akan membuka jalur Self Declare’ kembali mulai 8 Juli 2024 dengan kuota 100 ribu, bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia. Menurutnya, dengan kuota tersebut tentu tak akan menjamin semua pelaku usaha bisa bersertifikasi halal.

“Cuma secara anggaran nasional, pengajuan dari BPJPH (Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal) terbatas sampai disitu. Kecuali nanti kalau betul ditunda sampai 2026, mungkin nanti pengajuan kembali untuk dibiayai di 2025, sebagai langkah percepatan untuk menyisir UMKM menengah ke bawah, sekaligus sosialisasinya,” ujarnya.

Baca Juga: DPRD Kudus Desak Pemkab Segera Bahas APBD Perubahan 2024

Ia juga mengatakan, pemberlakuan wajib halal atau ramah halal pada 2026 dianggap waktu yang tepat. Sejauh ini, pelaku usaha Kudus yang melakukan sertifikasi halal melalui LP3H IAIN Kudus, baru ada sebanyak 200 UMKM.

“Data sertifikasi yang sudah masuk itu dari pelaku usaha makanan dan minuman dari menengah ke bawah. Untuk RPH (Rumah Pemotongan Hewan) belum ada yang masuk. Kemarin di Kudus juga sudah ada pelatihan Juleha (juru sembelih halal), tapi yang menyelenggarakan dari LP3H UIN Walisongo,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
30,973PengikutMengikuti
141,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER