31 C
Kudus
Sabtu, Juli 20, 2024

DPRD Kudus Desak Pemkab Segera Bahas APBD Perubahan 2024

BETANEWS.ID, KUDUS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus segera membahas rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024.

Wakil Ketua DPRD Kudus, Tri Erna Sulistyawati, mengatakan, melalui rapat paripurna, DPRD Kudus mendesak bupati bisa segera memberikan draft Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024. Tujuannya, supaya bisa segera dibahas.

Rapat paripurna DPRD Kudus dengan beberapa agenda, Kamis (5/7/2024) Foto: Ist

“Mengingat, ke depan ada agenda besar berupa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung serentak pada November 2024,” ujarnya di Gedung DPRD Kudus, Kamis (4/7/2024).

-Advertisement-

Baca juga: Masan Dorong Pemkab Kudus Pakai Data Praja IPDN untuk Atasi Kemiskinan

Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyampaikan, ada beberapa usulan dari DPRD sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan APBD 2023. Di antaranya, rekomendasi dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD supaya pelaksanaan pajak retribusi daerah dilakukan secara digital.

“Terdapat pula usulan program yang sedianya bisa dimasukkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Misalnya, akselerasi pembangunan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlangsungan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar bisa tembus pasar global,” bebernya.

Dia mengungkapkan, upaya lain yang bisa dilakukan pemerintah daerah adalah dengan memperhatikan pasar tradisional sebagai pusat perputaran ekonomi masyarakat, mempermudah izin usaha, serta memberikan fasilitasi bagi para pelaku usaha lokal.

Dalam rapat paripurna tersebut, anggota dewan juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023. Wakil Ketua DPRD Kudus, H. Mukhasiron, mengatakan, secara keseluruhan PAD 2023 telah melampaui target yaitu 106,95 persen. Itu terdiri dari pendapatan pajak daerah serta pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain.

Namun, ungkapnya, khusus pada Pendapatan Retribusi Daerah, baru terealisasi 92,05 persen atau Rp28,8 miliar dari target Rp31,3 miliar. Menurutnya, hal tersebut juga terjadi pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kudus 2022 yang juga tak mencapai target.

Baca juga: Anggota DPRD Kudus Dorong Pemkab Tingkatkan Serapan Anggaran

“Oleh karena itu, Banggar DPRD Kudus merekomendasikan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana (Sarpras) pendapatan retribusi,” beber Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Peningkatan sarpras tersebut, lanjut dia, dengan melaksanakan pemungutan retribusi secara nontunai. Serta, percepatan rangkaian pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPD) Perubahan 2024.

“Tak hanya RAPD Perubahan 2024, kami juga berharap ada percepatan pembahasan RAPBD tahun 2025,” imbuhnya. (adv)

Editor: Ahmad Muhlisin

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
30,973PengikutMengikuti
141,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER