31 C
Kudus
Kamis, Juli 18, 2024

Anggota DPRD Kudus Dorong Pemkab Tingkatkan Serapan Anggaran

BETANEWS.ID, KUDUS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Pada rapat tersebut, Pj Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie menjelaskan beberapa poin atas pandangan fraksi-fraksi. Poin itu berupa besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2023, pertumbuhan ekonomi, investasi, pelayanan kesehatan, penanganan bencana, dan lainnya.

Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Foto: Rabu Sipan

Menanggapi besaran SiLPA 2023 yang jadi pandangan Fraksi PAN, Hanura, dan Demokrat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus sepakat untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dari sisi penerimaan dan pengeluaran.

-Advertisement-

Baca juga: DPRD Kudus Sayangkan SiLPA APBD Kudus 2023 yang Mencapai Rp281 M

“Kami berkomitmen pada anggaran 2024 akan meningkatkan serapan. Hal itu untuk meminimalisir SiLPA,” bebernya, kemarin.

Pj  Bupati Kudus juga sepakat tentang pentingnya indikator kinerja, target kinerja, pencapaian atau realisasi kinerja dan evaluasi yang jadi salah satu pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Kami juga sepakat dengan pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait pertumbuhan ekonomi. Perlu semua pihak dapat berperan aktif menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, baik itu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat,” jelasnya.

Sementara terkait investasi yang jadi pandangan Fraksi Gerindra, ungkap Hasan, saat ini sudah ada beberapa proposal dari investor yang masuk untuk lahan eks Matahari.

“Kami juga sudah menawarkan lahan eks Gedung Ngasirah dan eks SMP 3 Kudus. Namun, sampai saat ini belum ada investor yang berminat,” ungkapnya.

Terkait layanan pasien BPJS Kesehatan di Puskesmas maupun RSUD Kudus, pihaknya berkomitmen untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan kesehatan selalu berprinsip memberikan kemudahan akses bagi siapa saja, baik pasien BPJS maupun umum.

Baca juga: Ubah Mental Birokrasi Priayi Jadi Melayani, DPRD Kudus Luncurkan Ladeni Rakyat

“Sedangkan untuk penanganan banjir yang merupakan bencana musiman di Kudus, kami telah menganggarkan normalisasi saluran atau sungai pada APBD Kudus 2024. Terkait saluran Si Pelem akan diusulkan pada APBD Perubahan 2024, sesuai dengan kemampuan anggaran,” jelasnya.

Menanggapi jawaban Pj Bupati tersebut, Wakil Ketua DPRD Kudus, Tri Erna Sulistyawati sangat mengapresiasi penjelasan tersebut.

“SiLPA tahun 2023 cukup besar. Oleh karena itu, kami mendorong agar kegiatan APBD tahun 2024 segera dilaksanakan. SiLPA tahun lalu yang dimasukan ke APBD tahun 2024 juga bisa terserap,” ujar Erna usai rapat.

Menurutnya, apabila SiLPA tersebut tak terserap dan malah bertambah tentu sangat disayangkan. Oleh karena itu, ia sepakat dengan interupsi salah satu anggota dewan yang meminta agar APBD Perubahan 2024 untuk segera dibahas.

“Tadi dari pihak eksekutif sudah menyanggupi untuk melakukan pembahasan APBD Perubahan 2024. Semoga segera dilaksanakan, sehingga nantinya pekerjaan bisa lebih awal agar hasilnya bisa baik dan meminimalisir SiLPA,” tandasnya. (adv)

Editor: Ahmad Muhlisin

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
30,973PengikutMengikuti
141,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER