31 C
Kudus
Kamis, Juli 18, 2024

Digelar Jelang Pilkada, Lelang Jabatan 3 Kepala Dinas Pemkab Kudus Banjir Pendaftar

BETANEWS.ID, KUDUS – Lelang jabatan kepala dinas di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus resmi ditutup, Minggu (30/6/2024). Pengisian jabatan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 itu pun kebanjiran pendaftar.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) pengisian kepala dinas Pemkab Kudus, Revlisianto Subekti, mengatakan, tiga OPD itu adalah Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

“Jumlah peserta seleksi sudah sangat memenuhi. Harapannya nanti setelah pekan ini laporan-laporan. Kemudian seleksi administrasi nanti kita seleksi di Pansel,” ujar pria yang akrab disapa Kelik k di Aula gedung DPRD Kudus, Senin (1/7/2024).

-Advertisement-

Baca juga: Diskominfo Ungkap Situs Pemkab Kudus Bulan Ini Dapat 2 Juta Serangan, Mayoritas Judol

Dia mengungkapkan, ada 17 pendaftar dan paling banyak ikut seleksi kepala dinas PMD dengan tujuh pendaftar. Sementara Kepala Bappeda ada lima pendaftar dan Kepala Dinas Perdagangan juga lima orang pendaftar.

“Di antara pendaftar tersebut ada dua yang berasal dari lain daerah. Satu di dinas PMD dan satunya lagi di Dinas Perdagangan,” beber pria yang juga menjabat Sekda Kudus tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kudus, Putut Winarno, menambahkan, setelah pendaftaran akan dilakukan seleksi administrasi. Selanjutnya, yang lolos nanti akan melaksanakan assesment.

“Pelaksanaan assesment dilakukan pada 8-9 Juli 2024. Pelaksananya itu Penkom (peningkatan kompetensi) dari Kota Yogyakarta,” ujar pria yang akrab Win melalui sambungan telepon, Senin (1/7/2024).

Baca juga: Bantuan Bedah Rumah Akan Cair Juli-Agustus, Segini Nominalnya

Setelah itu, lanjutnya, nanti pada 22-23 Juli 2024 dilaksanakan uji gagasan dan wawancara. Kemudian, Pansel melaporkan hasilnya kepada Bupati Kudus. Lalu, pimpinan daerah melaporkannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Tahap selanjutnya, bupati meminta rekomendasi pelantikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pertek (pertimbangan teknis) ke  BKN (Badan Kepegawaian Negara). Sebab, pelantikan bisa dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri,” jelasnya.

Editor: Ahmad Muhlisin

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
30,973PengikutMengikuti
141,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER