31 C
Kudus
Jumat, Juli 19, 2024

DPRD Kudus Beri Masukan Ranperda RPJPD 2025-2045 dari Ekonomi hingga Pendidikan

BETANEWS.ID, KUDUS – Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus memberikan masukan pada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kudus, Rabu (12/6/2024).

Wakil Ketua DPRD Kudus, Tri Erna Sulistyawati, mengatakan, ada beberapa masukan yang diberikan masing-masing fraksi untuk Kudus, seperti pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga penanggulangan bencana.

“Karena ini menyangkut hajat masyarakat Kudus dalam jangka waktu yang panjang, kami berharap, RPJPD ini bisa disusun sebaik-baiknya. Eksekutif dan legislatif  bisa kerja sama untuk Kudus yang lebih maju,” harap Erna.

-Advertisement-

Baca juga: Warga Keluhkan Jalan Rusak, Masan: ‘Anggaran Ada tapi Tak Segera Dibangun’

Dalam rapat tersebut, Fraksi PDIP meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus segera menyusun RPJPD 2025-2045 agar bisa jadi pedoman Calon Bupati Kudus 2024, termasuk juga RPJMD Teknokratik 2025-2030.

Kemudian dari Fraksi Gerindra memberi beberapa masukan. Di bidang pendidikan, mereka mendorong adanya peningkatan kualitas pendidikan dari tingkat dasar, pendidikan berbasis madrasah, pesantren, hingga perguruan tinggi.

Menurut Fraksi Gerindra, bertambahnya jumlah penduduk tak diiringi dengan tingkat pendidikan yang pertumbuhannya cenderung lambat. Hal ini dibuktikan dengan Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, dan SMA yang tidak berubah signifikan.

Di bidang kesehatan, Fraksi Gerindra menyoroti perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan. Mereka juga tidak menginginkan adanya diskriminasi pelayanan pada pasien BPJS Kesehatan dengan pasien umum.

Sedangkan Fraksi PKB lebih menyoroti bidang perekonomian. Mereka menyoroti tatanan ekonomi yang selalu dipengaruhi oleh pelaku usaha besar. Akibatnya, seringkali pasang surut laju pertumbuhan ekonomi juga terpengaruh dari aspek domino pelaku usaha besar tersebut. Sementara peran dan wewenang pemerintah semakin terbatas setelah penerapan sistem pasar bebas.

Baca juga: Masan Tegaskan Temuan BPK Harusnya Tak Hambat Serapan APBD Kudus 2024

Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu melihat potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan komoditas strategis perekonomian warga. Sehingga, target pembangunan ekonomi Kudus bisa terlaksana dengan maksimal.

Pada kesempatan yang sama, DPRD Kudus juga menggelar rapat paripurna dengan agenda Pendapat Bupati terhadap Enam Ranperda Prakarsa Dewan. Pada prinsipnya, Penjabat (Pj) Bupati Kudus, Muhamad Hasan CHabibie, mengapresiasi dan menyambut baik enam ranperda tersebut.

“Oleh karena itu, secara substansi Pemerintah Daerah sepakat untuk dibahas lebih lanjut,” ujar Pj Bupati Kudus. (adv)

Editor: Ahmad Muhlisin

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
30,973PengikutMengikuti
141,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER