31 C
Kudus
Sabtu, Juli 13, 2024

DPRD Curiga Ada Intervensi Penyaluran Kredit Bank Jepara Artha

BETANEWS.ID, JEPARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara mengajukan hak interpelasi untuk mendapatkan jawaban dari Pj Bupati Jepara terkait kasus bangkrutnya Bank Jepara Artha.

Padmono Wisnugroho, Anggota DPRD Kabupaten Jepara yang mewakili 15 anggota DPRD lainnya yang mengajukan hak interpelasi mengatakan dalam mengajukan hak interpelasi terdapat delapan poin yang ingin dipertanyakan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara.

Baca Juga: Kasus Hukum Perdata Tersangka Tambak Udang Karimunjawa Tetap Lanjut

-Advertisement-

Salah satunya, terkait banyaknya agunan bermasalah termasuk penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Ia mempertanyakan apakah penyalahgunaan penyaluran kredit tersebut murni karena kesalahan prosedur atau ada intervensi dari pihak lain.

“Kita juga ingin tahu proses-proses dari pencairan kredit yang dinilai itu bermasalah sehingga kemungkinan mengakibatkan kredit macet dan penarikan dana besar-besaran dari masyarakat sehingga mengakibatkan kebangkrutan, apakah murni mall prosedural atau ada indikasi dari pihak lain,” katanya pada Rabu (12/6/2024) usai Rapat Paripurna Pengusulan Hak Interpelasi DPRD Kabupaten Jepara.

Lebih lanjut ia mengatakan, langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara dalam menyelesaikan kasus Bank Jepara Artha dengan hanya mengajukan gugatan hukum perdata juga dinilai tidak komprehensif. Sebab menurutnya penyelesaian kasus tersebut seharusnya juga digugat secara pidana.

“Kita sebenarnya ngga pengen curiga, tapi indikasi-indikasi itu sangat masuk akal juga kan, mengarah kesitu (ada intervensi dari pihak lain),” tambahnya.

Selain itu, dari DPRD juga ingin meminta transparansi dan pertanggungjawaban dari Pemkab Jepara, utamanya Pj Bupati Jepara selaku pemilik modal dan pemegang saham utama Bank Jepara Artha.

Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Hafizul Ma’arif mengatakan berdasarkan kesepakatan dari tujuh fraksi DPRD Kabupaten Jepara yang hadir pada Rapat Paripurna, sudah sepakat untuk mengajukan hak interpelasi.

Baca Juga: ASN Jepara Wajib Setorkan 2,5 Persen Gajinya Melalui Baznas untuk Zakat

Dalam waktu dekat, menurutnya akan diadakan kembali Rapat Paripurna dengan mengundang Pj Bupati Jepara.

“Tadi sudah pada minta cepet, mudah-mudahan di Bulan Juni ini bisa segera kita lakukan sidang paripurna kembali dengan mengundang Pj Bupati,” katanya.

Editor: Haikal Rosyada

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
30,973PengikutMengikuti
141,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER