31 C
Kudus
Minggu, Mei 19, 2024

Sertifikasi Halal Bakal Diterapkan, PKL di Kudus Ngaku Belum Tahu

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah mewajibkan pedagang makanan dan minuman, termasuk pedagang kaki lima (PKL) mempunya sertifikasi halal. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Aturan itu dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Namun, PKL di Kudus justru banyak yang belum mengetahui aturan tersebut. Padahal, pengurusan sertifikasi ini paling lambat 17 Oktober 2024.

Salah satu PKL di belakang SMPN 2 Kudus, Tohari, mengaku tidak mengetahui adanya aturan tersebut. Bahkan, dia belum mendapatkan informasi atau sosialisasi dari pihak terkait, baik Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kudus.

Baca juga: Taman Balai Jagong Gelap, Dishub Kudus Akan Perbaiki Lampu dengan Anggaran Rp1,8 M

“Saya, kok, belum tahu, Mas. Sejauh ini belum ada sosialisasi, termasuk belum ada penyuluhan. Seharusnya ada sosialisasi, kalau di sini kan sebenarnya ada paguyuban, semisal ada dinas terkait melakukan penyuluhan ke sini untuk mengarahkan, kan, lebih enak, ya, kan. Tapi selama ini belum ada,” bebernya, Kamis (18/4/2024).

Meski belum tahu mekanismenya, penjual leker itu setuju dengan adanya aturan tersebut. Mengingat, sertifikasi halal bisa lebih meyakinkan pembeli.

“Harapan ke depannya dinas terkait lebih aktif terjun ke lapangan, ada penyuluhan lah, atau ada seminar untuk pemberitahuan, serta dibimbing lah kan lebih enak. Jadi masalah pedagang bisa lebih berkembang, tidak monoton,” ungkapnya.

Penjual jajanan jadul (terang bulan), Dwiko juga mengaku belum mendapatkan sosialisasi alur pembuatan sertifikasi halal tersebut. Dia juga setuju dengan adanya aturan tersebut.

“Sangat mendukung dan setuju, yang dipikir latar belakangnya. Lain pedagang, kan, lain pendapat. Untuk mengurusi sertifikasi halal, mungkin nanti kita akan menjadwalkan, jadi kita mengikuti alurnya saja,” tuturnya.

Baca juga: LKPJ Pemkab Kudus 2023, Dewan Soroti Serapan Anggaran hingga Evaluasi Kinerja Kepala Dinas

-Advertisement-

Hal senada juga dikatakan oleh PKL di Museum Kretek, yaitu Dedy Supriyadi. Menurutnya, sebagai Ketua Paguyuban PKL, dia menilai, pemberlakuan aturan sertifikasi halal belum begitu ada manfaatnya bagi pedagang. Sebab, selama ini para konsumen juga tidak ada komplain terhadap makanan yang dijualnya.

“Keuntungan bagi pedagang apa saat ada sertifikasi halal? Saya rasa sejauh ini belum begitu ada manfaat, dan selama ini konsumen juga tidak ada yang komplain,” ujarnya.

Meski begitu, pihaknya sangat setuju atas pemberlakuan aturan tersebut. Namun pihak terkait, katanya, belum mewajibkan untuk mengurus sertifikasi halal. Pihaknya juga belum mengetahui teknis cara mengurusinya.

Editor: Ahmad Muhlisin

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
30,973PengikutMengikuti
137,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER