31 C
Kudus
Senin, Mei 20, 2024

Ramai Baliho Cabup Jepara Berlambang Gerindra, DPC: ‘Turunkan atau Hapus Logo Partai Kami’

BETANEWS.ID, JEPARA – Baliho bakal calon bupati Jepara atas nama Syaiful Anam yang memasang logo partai Gerindra masih marak di beberapa titik di Kabupaten Jepara. Terbaru, baliho tersebut kini bahkan terpasang di empat titik berbeda, Yaitu di Desa Bugel, Kecamatan Kedung; Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan; Pertigaan Keluarga Mulyoharjo, Kecamatan Jepara; dan di dekat area Shopping Center Jepara (SCJ).

Menanggapi munculnya baliho tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra, Arizal Wahyu Hidayat, mengaku tidak mengenal sosok yang ada dalam baliho tersebut. Sebab, Syaiful Anam sejauh ini bukan anggota atau kader partai Gerindra.

“Silakan kalau mau pasang baliho untuk menyapa atau memperkenalkan diri ke masyarakat, tapi tidak boleh sembarangan asal pasang logo partai kami. Ini yang kami sayangkan,” katanya pada Selasa (23/4/2024).

-Advertisement-

Baca juga: Ramai Baliho Calon Bupati Jepara Berlogo Partai Gerindra, DPC: ‘Kami Nggak Tau Itu Siapa’

Selain itu, dari awal munculnya baliho tersebut, menurutnya, juga belum ada komunikasi dari Syaiful Anam kepada jajaran Partai Gerindra.

Dari DPC Gerindra Jepara sendiri juga telah melaporkan hal tersebut kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Tengah. Ia juga sudah berkomunikasi kepada pihak vendor yang memasang baliho tersebut.

“Kami minta diturunkan atau hilangkan logo Partai Gerindra di baliho itu,” tegasnya.

Respon serupa juga turut disampaikan oleh anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Abdul Wachid. Ia bahkan meminta agar DPC Partai Gerindra mencopot baliho tersebut karena memasang logo Partai Gerindra tanpa izin. “Mencatut logo partai itu dilarang,” katanya.

Baca juga: Siap Terima Pinangan, Kepala Desa Ndaren Mantap Nyalon Wakil Bupati Jepara

Ia sendiri mengaku tidak mempersoalkan penggunaan logo Partai Gerindra juga digunakan oleh kader nonpartai untuk kegiatan Pilkada. Namun, syaratnya harus ada komunikasi dan surat resmi dari partai bahwa pihak yang bersangkutan memang diusung partai dan akan maju dalam Pilkada 2024 mendatang.

“Siapa pun boleh asal sudah direstui partai. Tapi kalau tidak ada komunikasi. Apalagi tak punya KTA dan bahkan juga tidak izin dengan partai, maka itu pelanggaran. Partai juga ada aturan jadi nggak bisa seenaknya sendiri,” ujarnya.

Editor: Ahmad Muhlisin

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
30,973PengikutMengikuti
137,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER