31 C
Kudus
Minggu, Mei 19, 2024

Banyak Perda Belum Ada Perbupnya, Masan Soroti Lambannya Kinerja Pemkab Kudus

BETANEWS.ID, KUDUS – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus, Masan menyoroti lambannya kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus dalam membuat Peraturan Bupati (Perbup). Pasalnya, selama ini banyak Perda yang sudah disahkan tapi perbupnya belum ada.

Masan mengatakan, penerbitan perbup itu sangat penting sebagai dasar pelaksanaan perda yang sudah disahkan oleh legislatif. Menurutnya, pembuatan perbup itu bisa cepat dan gampang, karena seluruh pasal sudah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah provinsi.

“Pak (Pj) Bupati agar lebih keras lagi terkait kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya dalam pembuatan Perbup,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.

Baca juga: DPRD Kudus Sahkan 10 Ranperda, Masan Minta Pemkab Segera Buat Perbupnya

Masan menyampaikan, perda bisa bermanfaat bagi masyarakat jika sudah menjadi perbup. Apalagi menurutnya, perda dibuat dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat.

“Kalau tidak segera ditindaklanjuti, untuk apa membahas perda. Membahas perda itu juga bukan sekedar membahas saja, tapi ada anggarannya,” ungkapnya.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kudus, Sutriyono, mencontohkan, ada tiga perda yang ditetapkan pada 2020, yaitu Perda Pemberian Insentif dan Penanamn Modal, kemudian Perda Nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelanggaraan Penanggulangan Bencana, dan Perda Nomor 12 tahun 2020 tentang Induk Pembangunan Kepariwisataan.

“Sudah tiga tahun tapi ketiga Perda itu belum ada perbupnya. Sehingga kami sangat prihatin. Padahal ketika kami studi banding ke Yogyakarta, ternyata di sana tindak lanjut perda dengan penerbitan perbup bisa diselesaikan dengan waktu tiga bulan, enam bulan, dan maksimalnya satu tahun,” bebernya.

Baca juga: Dianggap Lebih Efektif, Pemkab Kudus Fokus Sosialisasi Cukai Melalui Seni dan Budaya

Menurut Politisi Partai Hanura itu, tindak lanjut perda dan membuat perbup memang ada konsekuensinya, sebab harus ada anggaran untuk pembentukan tim penyusunan produk hukum dan juga tim pelaksana rancangan perda dan tim pelaksana perbup.

-Advertisement-

“Sehingga semua pekerjaan bisa cepat terselesaikan. Hanya saja, konsekuensinya kita harus menyediakan anggaran di eksekutif,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Kudus, Muhamad Hasan Chabibie mengaku akan segera koordinasi dengan bagian hukum, sebagai tindak lanjut perda yang sudah ditetapkan oleh legislatif.

“Akan kita lakukan evaluasi. Karena masih banyak perda-perda yang sudah disahkan di tahun-tahun sebelumnya belum selesai perbupnya. Kita akan cari solusinya dan sebisa mungkin kita lakukan akselerasi,” ujarnya.

Editor: Ahmad Muhlisin

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
30,973PengikutMengikuti
137,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER