31 C
Kudus
Senin, Mei 27, 2024

8 Perusahaan di Jepara Dilaporkan ke Posko THR, 1 Langsung Ditangani Provinsi

BETANEWS.ID, JEPARA – Perwakilan dari delapan perusahaan yang ada di Jepara melaporkan perusahaannya ke Posko Tunjangan Hari Raya (THR) yang berada di Kantor Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) Kabupaten Jepara.

Abdul Mu’idz, Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Diskopukmnakertrans, Kabupaten Jepara menjelaskan aduan tersebut yaitu terkait dua hal. Pertama karena THR terlambat diberikan. Dalam aturan pemberian THR maksimal H-7 menjelang lebaran. Kemudian kedua, besaran THR yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima.

Baca Juga: 13 PAC PDI-P Jepara Sepakat Usung Dian Kristiandi Jadi Calon Bupati

-Advertisement-

“Ada sembilan aduan yang masuk ke kami dari delapan perusahaan berbeda. Rata-rata aduan ini terkait dengan THR terlambat diberikan dan jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan,” katanya pada Jum’at (5/4/2024) di Kompleks Kantor Bupati Jepara.

Menindaklanjuti adanya aduan tersebut, ia mengatakan bahwa dari pihak dinas sudah melakukan konfirmasi kepada perusahaan yang bersangkutan baik secara langsung maupun melalui telepon.

Hasilnya, perusahaan yang terlambat menyalurkan THR karena terdapat kendala teknis. Yaitu perusahaan pusat sudah melakukan transfer, namun dari bank penyalur mengalami keterlambatan.

Perusahaan tersebut menurutnya saat ini sudah membayarkan THR Karyawan secara penuh sehingga tidak dikenai sanksi.

“Karena masalahnya bukan dari perusahaan melainkan ada masalah terkait transfer dana dari bank sehingga tidak kita kenalan sanksi,” ujarnya.

Dari hasil konfirmasi juga ditemukan bahwa terdapat satu perusahaan yang berkelit dalam memberikan THR bagi karyawan dengan alasan selalu mengalami kerugian.

Terkait dengan satu perusahaan tersebut, ia mengatakan bahwa Badan Pengawas Tenaga Kerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah yang akan terjun langsung untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Baca Juga: PDIP Jepara Buka Peluang Usung Non Kader Dalam Pilkada 2024, PAC: ‘Harus dari Kader’

“Ada satu perusahaan yang ngeyel dengan alasan mereka selalu rugi padahal sudah bejalan selama 10 tahun. Itu nanti bersama pengawas tenaga kerja dari provinsi mereka yang lebih punya power untuk mendesak perusahaan. Nanti dikeluarkan nota dan teguran dari pengawas,” ungkapnya.

Delapan perusahaan tersebut yaitu tiga perusahaan furniture, empat perusahaan manufaktur dan satu pabrik pengolahan kayu lapis.

Editor: Haikal Rosyada

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
30,973PengikutMengikuti
137,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER