BETANEWS.ID, PATI – Petani Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Pati, menyayangkan adanya pencopotan banner yang diduga dilakukan oleh oknum dari PT Laju Perdana Indah atau PG Pakis. Banner tersebut, sebelumnya dipasang oleh petani setempat di lokasi lahan yang saat ini sedang berkonflik antara warga dan pihak perusahaan tersebut.
Sedangkan tulisan di banner yang dipasang warga sekitar pertengahan Juni 2023 lalu itu berisi tentang hasil kesepakatan antara warga dan dan BPN Kantor Pertanahan Pati pada 21 Maret 2023 lalu.
Beberapa poin kesepakatan yang kemudian ditulis dalam banner itu yakni, pertama, masyarakat Desa Pundenrejo memohon untuk tidak dilakukan perpanjangan HGB No.9, HGB No. 10, HGB No.11, HGB No.12, dan HGB No.13/ Pundenrejo dengan luas ± 7,3 hektare.
Baca juga: Kesaksian ABK yang Kapalnya Dibakar di Kalbar; Suasana Mencekam dan Sempat Diancam Samurai
Kemudian, masyarakat Desa Pundenrejo memohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati untuk tidak memproses perpanjangan HGB yang belum clear and clean. Lalu, masyarakat Desa Pundenrejo tidak mempermasalahkan perpanjangan HGB selain tersebut pada point 1 (satu) di atas.
“Terhadap surat-surat keberatan yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati akan kami teruskan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan,” bunyi tulisan selanjutnya.
Udin, salah satu petani Desa Pundenrejo mengatakan, pencopotan banner itu dilakukan pada Senin (5/7/2023) sekitar pukul 9.45 WIB.
“Yang nyopot mungkin dari PT. Kemudian ada juga polisi dan tentara. Saya tidak lihat langsung, karena ada yang ngrekam pencopotan banner itu warga. Lokasi banner ada di Dukuh Jering,” ujarnya, Rabu (5/7/2023).
Ia pun menyayangkan adanya aksi pencopotan banner tersebut. “Kecewa lah, Pak,” imbuhnya.
Baca juga: Tambang Batu Kapur di Pegunungan Kendeng Pati Longsor Timpa Truk, Sopir Tewas
Terkait dengan pencopotan banner itu, Organisasi TANI Jawa Tengah (Ortaja) meminta agar aksi perusakan seperti itu dihentikan.
“Kami minta hentikan tindakan pengurusakan terhadap Banner warga oleh PT Laju Perdana Indah yang didampingi oleh aparat kepolisan dan militer. Kami menuntut pihak kepolisan dan TNI untuk tidak melakukan intimidasi kepada petani Pundenrejo yang sedang memperjuangkan hak atas tanahnya,” ujar perwakilan LBH Semarang, Fajar Andhika.
Dalam hal ini, pihaknya juga meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk tidak memperpanjang Izin Hak Guna Bangunan PT Laju Perdana Indah yang disalahgunakan berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021, serta segera melakukan penyelesaian berbagai konflik agraria di Jawa Tengah.
Fajar menyampaikan, saat ini petani di Desa Pundenrejo sedang menghadapi konflik agraria. Hal ini berangkat dari adanya klaim terhadap lahan garapan petani secara turun temurun oleh PT Laju Perdana Indah yang memproduksi gula.
Baca juga: Bisa Kacaukan Harga, Petani Minta Pemerintah Tidak Impor Garam saat Panen Raya
“Tahun 2020 Petani Pundenrejo mendapatkan tindakan pengurusakan dan pengusiran paksa oleh PT Laju Perdana Indah. Petani tidak lagi bisa mengakses lahan garapannya, sedangkan PT Laju Perdana Indah Justru memanfaatkan lahan untuk ditanami tebu,” ungkapnya.
Menurutnya, hal itu bertentangan dengan izin Hak Guna Bangunan. Selain itu, PT Laju Perdana Indah juga disebut telah menelantarkan hak lahan tersebut sejak tahun 1999 sampai 2020.
Ia menjelaskan, lahan yang berkonflik saat ini sebelumnya sejak setelah kemerdekaan sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh petani Desa Pundenrejo untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Namun, secara tiba-tiba, tanah tersebut berstatus HGB PT BAPPIPUNDIP, yang kemudian dijual kepada PT Laju Perdana Indah. Selama tanah berstatus HGB, masyarakat masih tetap menguasai lahan tersebut hingga pada 2020 PT Laju Perdana Indah disebut merusak tanaman petani dan menggantinya dengan tanaman tebu.
Editor: Ahmad Muhlisin
