BETANEWS.ID, DEMAK – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, meminta pemerintah daerah (pemda) tidak terlalu banyak membuat aplikasi.
Anas mengatakan, permasalahan di pemda yaitu terlalu banyak aplikasi dalam pelayanan publik. Sehingga, itu dapat menyulitkan masyarakat untuk mengakses.
Baca Juga: Ternyata Tak Ada Bakul yang Mau Beroperasi di TPI Wedung, Kok Bisa?
“Di Inggris saja, kita baru pulang dari sana dulu ada 2.000 website, sekarang bisa disatukan dalam satu layanan. Nah, di daerah dan setiap lembaga banyak sekali aplikasi inovasi, kepala dinas ganti, pejabat ganti memunculkan aplikasi baru,” katanya saat mengisi materi dalam rangka mengajar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pendopo Bupati Demak, Jumat (14/7/2023).
Untuk itu, Anas meminta pemda untuk fokus dalam interoperabilitas aplikasi. Artinya, untuk semua pelayanan publik dapat dijangkau dalam satu jaringan.
“Makanya kami meminta pemerintah Demak menginteroperabilitaskan berbagai aplikasi yang ada. Sehingga rakyat akan mudah mendapatkan layanan dalam satu tempat,” imbuhnya.
Baca Juga: Jelang Pilkades Serentak Gelombang Kedua Pemkab Demak Minta 55 Desa Fokus
Tidak hanya itu, ia juga berpesan kepada Pemkab Demak agar tidak terjebak dalam tumpukan berkas dalam menilai ASN. Melainkan cukup dengan melihat kualitas kerja yang dilakukan.
“Kalau dulu harus diberikan 295 pertanyaan dan mengisi ribuan dokumen, dan mengupload. Sekarang kita ukur dampaknya, penanganan stunting bagus atau tidak, kemiskinan dan digitalisasi,” pungkasnya.
Editor: Haikal Rosyada
