BETANEWS. ID, PATI – Perhelatan Pemilu 2024 tinggal beberapa bulan lagi. Khusus pemilihan legislatif (pileg) beberapa tahapan sudah berjalan dan kini sudah dalam masa verifikasi administrasi berkas bakal calon legislatif (bacaleg).
Terkait dengan pelaksaan pemilu, Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS, Sunny Ummul Firdaus meminta masyarakat ikut berperan dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.
“Dimulai dari hal-hal, misalnya mereka melaporkan hal yang diduga dapat menciderai pemilu ke lembaga yang ada saat ini, yaitu Bawaslu,” ujar Sunny.
Baca juga: Sempat Terima Aduan Sengketa Pencalegan, Bawaslu Sebut Sifatnya Informal
Sebab, menurutnya Bawaslu merupakan kanal, pintu masuk dari setiap pelanggaran, pelaporan terkait pemilu.Jadi menurutnya, Bawaslu merupakan lembaga pertama yang menjadi jujugan terkait dengan pelanggaran pemilu.
“Baru kemudian Bawaslu menganalisis dan nantinya mendeliver ke lembaga-lembaga yang berkaitan,” imbuhnya.
Untuk itu, masyarkat diminta tidak perlu khawatir melaporkan pelanggaran yang berpotensi menciderai pemilu. Sebab, hal itu dilindungi undang- undang. Saksi pelapor pelanggaran pemilu, dalam hal ini bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK.
“Intinya jangan takut, jangan khawatir menegakkan pemilu yang berintegritas. Jadi, Bawaslu harus melayani masyarakat dalam rangka penegakan pemilu berintegritas, jangan hanya sebagai jargon, ” ungkapnya.
Baca juga: Bawaslu Pati Sebut Kalau Pelanggaran Pemilu Tidak Tertangani Baik, Bisa Timbulkan Dendam
Ahmadi, Ketua Bawaslu Pati juga menyampaikan, bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, Bawaslu menjadi lembaga yang berwenang dan terdepan terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut.
“Nah, kalau ada pelanggaran-pelanggaran, proses penanganan pelanggaran ini lah yang kami harapkan itu bisa tertangani dan tidak menimbulkan ekses. Karena kalau dalam proses penyelenggaraan ini ada pelanggaran tapi tidak tertangani dengan baik, itu akan berimplikasi di kemudian hari, bisa saling dendam satu dengan yang lain,” ungkapnya.
Editor: Suwoko
