BETANEWS.ID, KUDUS – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus tahun 2022 diperkirakan terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA. Sebab, hingga 2 Desember 2022 atau mendekati akhir tahun, realisasi serapan belanja daerah masih rendah, hanya sekitar 64,66 persen.
Hal itu diungkap oleh Kepala Badan Perencanaan Keuangan Aset Daerah, Eko Djumartono. Dia mengatakan, target belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus di tahun 2022 kurang lebih sebesar Rp 2,5 triliun. Hingga 2 Desember 2022, realisasi belanja baru sebesar Rp 1,7 triliun.
“Realisasi belanja tersebut baru setara dengan 64,66 persen. Sehingga sangat dimungkinkan akan terjadi SiLPA,” ujar Eko kepada Betanews.id, ketika ditemui di ruangan kerjanya
Baca juga:Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kudus Tercapai Rp 156 M, Penerangan Jalan Penyumbang Terbesar
Dia menuturkan, belanja daerah itu dilakukan oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Kudus, sembilan kecamatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Loekmono Hadi. Dari sekian banyak OPD di Kudus, ada tiga yang serapan anggarannya masih di bawah 50 persen.
“Ada tiga yang serapannya masih di bawah 50 persen. Yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP), RSUD Loekmono Hadi, serta Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disnakerperinkop-UKM),” bebernya.
Eko pun kemudian merinci serapan anggaran tiga instansi tersebut. Jelang akhir tahun, realisasi belanja atau serapan anggaran DMPTSP baru tercapai 47,16 persen. Dengan anggaran kurang lebih sebesar Rp 11,6 miliar, tapi realisasi belanja DMPTSP baru tercapai Rp 8,7 miliar.
Sementara itu, RSUD Loekmono Hadi serapan anggarannya lebih sedikit lagi, yakni baru tercapai 40,02 persen. Rumah sakit milik Pemkab Kudus itu mempunyai anggaran belanja kurang lebih Rp 418 miliar, tapi serapannya baru Rp 167 miliar.
“Namun, serapan anggaran paling sedikit ada di Disnakerperinkop dan UKM. Jelang akhir tahun, realisasi belanjanya baru tercapai 20,98 persen. Tahun ini Disnakerperinkop dan UKM mengelola anggaran sebesar Rp 86 miliar, namun realisasinya baru tercapai kurang lebih Rp 18 miliar,” ungkapnya.
Serapan anggaran yang masih rendah itu dimungkinkan karena banyak belanja belum terealisasi atau pembangunan yang masih berjalan. Sehingga anggarannya belum bisa terserap secara maksimal.
Baca juga: Maksimalkan Pendapatan Pajak Daerah, Pemkab Kudus Manfaatkan Tapping Box
“Di RSUD ini kan sedang bangun IBS, Disnakerperinkop dan UKM juga ada pembangunan di KIHT, dan pengadaan lahan untuk SIHT dan lainnya,” ungkapnya.
Dia mengatakan, realisasi belanja tiga OPD itu memang terendah dibanding lainnya. Meski tak ada yang mencapai 90 persen, tapi beberapa OPD ada yang serapan anggaran lebih dari 80 persen.
“Di antaranya, BPKAD serapan anggarannya tercapai 88,25 persen, Inspektorat 82 persen, Kesbangpol 82 persen, Diskominfo 80 persen, serta dua kecamatan yakni, Kota dan Bae,” pungkasnya.
Editor: Kholistiono
