31 C
Kudus
Minggu, November 27, 2022
BerandaKUDUSSoal Pengadaan Mobil...

Soal Pengadaan Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas, Bupati Kudus: ‘Kita Tunggu Juknisnya Dulu’

BETANEWS.ID, KUDUS – Bupati Kudus HM Hartopo mengaku masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait pengadaan mobil listrik untuk kendaraan dinas sesuai Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022. Oleh karenanya belum ada penganggaran pembelian mobil dinas listrik untuk bupati di Rancanngan Anggaran Pendapatan Belanja Dearah (RAPBD) murni tahun 2023.

“Di anggaran murni belum ada penganggaran untuk pengadaan mobil listrik. Kita masih menunggu juknisnya dari Pemerintah Pusat,” ujar Hartopo kepada awak media.

Baca juga: Tak Patuhi Intruksi Presiden Soal Anggaran Mobil Listrik, Gibran: ‘Banyak yang Lebih Prioritas’

- Ads Banner -

Dia menuturkan, jika juknis terkait mobil dinas listrik sudah turun dan jelas,Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus siap melaksanakan pengadaan mobil dinas listrik tersebut. Menurutnya, penggantian mobil dinas berbahan bakar minyak ke mobil listrik sangatlah bagus.

“Yang penting sudah ada kajian dari Pemerintah Pusat kalau memang mobil listrik lebih efisien, lebih efektif dan lebih produktif. Saya kira tidak ada masalah dengan mobil dinas listrik,” tandasnya.

Ia mengungkapkan, mobil dinas listrik yang berbasis baterai (battery electric vehicle) tentunya butuh charge ketika daya baterainya turun atau lowbet. Tapi, di Kudus sarana tersebut belum tersedia.

“Sarana penunjang mobil listrik seperti station charge di Kudus itu belum ada. Harusnya kan fasilitas penunjang untuk mobil listrik itu ada dulu. Sebab, jika sarananya belum tersedia, tentu akan membingungkan ketika mobil listrik kehabisan baterai lalu mogok di jalan,” imbuhnya.

Terkait harga mobil listrik yang berkisar Rp 800 juta, Hartopo tak mempersoalkannya, yang terpenting juknis dari Pemerintah Pusat jelas dulu. Jika belum jelas, ia belum ada rencana untuk penganggaran mobil dinas listrik.

Baca juga: Ganjar Mulai Gunakan Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 untuk Kendaraan Dinas

Sebagai informasi, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 13 September 2022 mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (EV) Sebagai Kendaraan Dinas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Inpres tersebut dibuat dengan tujuan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Editor: Kholistiono

LIPSUS 15 - Ketoprak Pati Pantang Mati

LIPUTAN KHUSUS

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

33,301FansSuka
15,628PengikutMengikuti
4,335PengikutMengikuti
97,028PelangganBerlangganan

Berita Terpopuler