BETANEWS.ID, KUDUS – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kudus tegas menolak serta menuntut Pemerintah untuk menarik kembali kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut mereka, aturan tersebut sangat meresahkan, khususnya masyarakat ekonomi kecil.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kudus Rony Agus Santosa mengatakan, rakyat belum pulih betul dari dampak Covid-19, sekarang malah ditambah lagi dengan naiknya harga BBM subsidi, yang pada akhirnya akan menaikan inflasi dan kenaikan bahan-bahan pokok.
Pemerintah seharusnya berpikir keras untuk menghemat anggaran dengan meninjau ulang program-program yang tidak penting bahkan cenderung dipaksakan seperti Ibu Kota Negara (IKN). Selain itu bisa juga dengan memangkas program-program pemerintah yang seharusnya bisa ditunda.
“Jangan membebani rakyat lebih berat lagi,” tegas Rony melalui siaran tertulisnya, Jumat (9/9/2022).
Menurutnya, masalah yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan bantuan sosial seperti yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 yang dibebankan kepada pemerintah daerah.
PMK tersebut, kata Rony, membuat pemerintah daerah harus bekerja keras melakukan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat terkait penyaluran belanja wajib perlindungan sosial nanti. Tentunya juga dengan waktu yang sangat terbatas, yakni di periode Oktober sampai Desember, Pemerintah Daerah pastinya kaget karena masih harus berpikir metode penyaluran yang tepat sasaran dan merata.
“Jangan ada timbul masalah baru lagi. Sebelum ini banyak keluhan dari masyarakat bahwa penyaluran BLT banyak salah sasaran. Jika terulang, bisa jadi PMK 134 ini malah menimbulkan konflik sosial, alih-alih menyelesaikan inflasi akibat kenaikan BBM,” tukasnya.
Baca juga: Dosen FEB UNS Sebut Kebijakan Naikkan Harga BBM Dilakukan di Waktu yang Tak Tepat
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPD PKS Kudus Sayid Yunanta. Menurutnya, pemerintah sangat tidak solutif dalam menghadapi krisis. Menaikkan harga BBM demi menciptakan keadilan yang lebih baik tidaklah tepat dan seakan kebijakan yang emosional.
“Dengan hantaman bertubi-tubi dari pandemi Covid-19 selama dua tahun lalu, harusnya masyarakat diperlakukan dengan lebih manusiawi. Ini malah semakin dipukul oleh Pemerintah dengan menaikkan harga BBM. Masyarakat masih butuh uluran tangan untuk bisa berdiri tegak. Kami harap Pemerintah bisa berfikir tenang, cabut kebijakan menaikkan harga BBM subsidi dan kembalikan subsidi BBM seperti semula,” pungkasnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
