31 C
Kudus
Minggu, November 27, 2022
BerandaPOLITIKBupati Kudus Tegaskan...

Bupati Kudus Tegaskan ASN Tidak Netral Dalam Pemilu Bisa Dipecat

BETANEWS.ID, KUDUS – Bupati Kudus Hartopo meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta netral, terutama menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Hartopo menginstruksikan agar seluruh ASN tidak berurusan dengan politik praktis.

“Saya minta ASN tidak bersinggungan dengan politik praktis, terutama menjelang Pemilu 2024. Harus tetap netral,” ujarnya saat membuka acara Netralitas ASN dan Pencegahan Money Politics dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Kudus, Selasa (20/9/2022).

Hartopo menyampaikan akan menindak tegas ASN yang tidak netral. Sanksi yang akan diberikan mulai ringan, sedang dan berat, tergantung pelanggaran yang dilakukan.

- Ads Banner -

Baca juga: Bawaslu Kudus Segera Buka Pendaftaran Panwascam, Catat Tanggal dan Syaratnya

“Kami berikan sanksi sesuai nanti penemuan di lapangan seperti apa. Kalau pelanggaran berat dan bisa dipecat ya dipecat saja,” tandasnya.

Bawaslu diminta Hartopo terus bersinergi bersama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dalam menangani ASN yang tidak netral. Jika Bawaslu menemukan pelanggaran, Hartopo meminta untuk langsung melaporkan kepada BKPP Kabupaten Kudus.

“Kami minta koordinasi antara Bawaslu dan BKPP. Kalau ada temuan, monggo Bawaslu koordinasi dengan BKPP,” imbuhnya.

Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan menjelaskan akan mengawasi netralitas ASN, TNI maupun Polri. Pihaknya juga meminta agar bupati memberikan surat edaran terkait netralitas ASN. Terkait praktik politik uang, Ketua Bawaslu meminta partisipasi masyarakat agar tidak ada lagi politik uang di Kabupaten Kudus.

“Kami siap bersinergi Pak Bupati. Kami juga meminta partisipasi masyarakat agar tidak ada lagi politik uang di kota kita tercinta,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, peraturan terkait ASN di pemilu 2024 nantinya berbeda dengan tahun lalu. Jika tahun lalu ASN yang terbukti tidak netral masih ada klarifikasi, tapi mulai tahun ini sudah tidak ada.

Sebab ASN dan pelanggarannya sudah tidak termasuk pelanggaran pemilu. Jadi nanti pihaknya hanya membuat kajian yang kemudian kita rekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tembusan pimpinan di atasnya, Sekda atau Bupati.

Baca juga: Ketua Kwarcab Kudus Kukuhkan Saka Pramuka Adhyasta Pemilu

“Jika memang sudah terbukti dan ada bukti kajian kami, ya sudah, tanpa ada klarifikasi,” bebernya.

Disinggung apakah dengan tidak adanya klarifikasi ASN yang diduga tidak netral tidak bisa membela diri, Minan mengatakan, hal itu diserahkan ke atasan ASN tersebut. Nanti klarifikasi oleh atasannya.

“Yang bersangkutan hanya membaca kajian kita. Karena kita tidak bisa memberikan sanksi, kita hanya merekomendasikan. Disanksi ringan atau berat tergantung kajian,” pungkasnya.

Editor: Kholistiono

LIPSUS 15 - Ketoprak Pati Pantang Mati

LIPUTAN KHUSUS

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

33,301FansSuka
15,628PengikutMengikuti
4,335PengikutMengikuti
97,028PelangganBerlangganan

Berita Terpopuler