BETANEWS.ID, KUDUS – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan audiensi dengan anggota DPRD Kudus soal penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Selasa (30/8/2022). Mereka diterima untuk melakukan pertemuan setelah melakukan demontrasi di depan Gedung DPRD Kudus.
ketua Komisi B DPRD Kudus Anis Hidayat siap meneruskan aspirasi ke pemerintah pusat, lantaran kebijakan tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat. Pihaknya juga setuju dengan yang disampaikan mahasiswa terkait dengan wacana kenaikan harga BBM bersubsidi.
“502,4 triliun beban APBN kita, hanya untuk mensubsidi BBM. Prediksinya, subsidi BBM sampai akhir tahun malah menghabiskan Rp700 triliun. Makanya, mau tidak mau harus ada ikhtiar dari pemerintah pusat, bagaimana mengendalikan subsidi BBM ini,” katanya.
Baca juga: Bela Rakyat, Mahasiswa Demo Tolak Kenaikan BBM di DPRD Kudus
Ia juga setuju soal usulan pendemo terkait adanya kebijakan yang mengatur penerima subsidi agar tepat sasaran.
“Kalau tepat sasaran ini tentu sangat membantu program pemerintah pusat. Sehingga alokasi subsidi tentu bisa dialihkan untuk pembangunan-pembangunan di infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya,” terangnya.
“Maka, aspirasi dari HMI ini kita teruskan ke pemerintah pusat untuk dikaji ulang dan dilakukan desain pembatasan penerima manfaat atau desain pemakai BBM bersubsidi,” ujarnya.
Baca juga: Pertamina Pastikan Aman Gunakan Ponsel di SPBU
Ali Ihsan ketua Komisi D DPRD Kudus menambahkan, pihaknya memberi apresiasi terhadap aspirasi yang disampaikan HMI di gedung DPRD kudus terkait penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Ini adalah suara masyarakat yang tentunya ini memberikan kebaikan bagaimana suara masyarakat kita teruskan ke pusat. Sehingga di DPRD Kudus ini mencoba mengkanalisasi apa yang menjadi kemauan masyarakat. Sehingga menjadi kajian keputusan-keputusan bersinergis dan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
