BETANEWS.ID, KUDUS – Penyakit mulut dan kuku (PMK) terus meluas menjangkiti ternak warga Kudus. Saat ini, ada ratusan ternak di Kudus yang terindikasi gejala klinis terkena PMK. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus pun pontang-panting dalam menangani penyakit hewan yang sangat merisaukan para peternak.
Selain kekurangan tenaga ahli, Pemkab Kudus saat ini juga hanya punya dua dokter hewan untuk penanganan kasus PMK. Anggaran yang minim juga dianggap kurang maksimalnya penanganan kasus PMK di Kudus. Mendapati kondisi seperti itu, Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Kabupaten Kudus menggunakan empon-empon untuk penanganan PMK.
Baca juga: Tak Cuma Sapi dan Kerbau, Dua Ekor Kambing di Kudus Juga Terindikasi Terkena PMK
Kabid Peternakan Dispertan Kudus Agus Setiawan mengatakan, saat ini penanganan kasus PMK pada ternak di Kudus tak semua menggunakan obat kimiawi, tapi juga menggunakan obat herbal. Di antaranya menggunakan, kunir, jahe dan madu.
“Obat herbal ini fungsinya untuk pencegahan. Sebagai daya tahan tubuh atau penguat imun,” ujar pria yang akrab disapa Agus kepada Betanews.id.
Dia mengatakan, sebenarnya pemberian obat herbal pada ternak sebenarnya sudah dilakukan oleh peternak. Namun, sejak sekarang pihaknya meminta pemberian empon-empon itu bisa lebih rutin dan lebih sering.
“Dulu para peternak juga sudah memberikan jamu herbal pada ternak mereka. Tapi ini kami minta untuk diberikan lebih sering. Jika dulu sepekan dua kali, sekarang kami minta diberikan dua hari sekali,” bebernya.
Dia menambahkan, dengan pemberian jamu herbal, selain untuk peningkat daya tahan tubuh ternak, minimal juga untuk mencegah perkembangan virus PMK di wilayah kandang tersebut.
Baca juga: Kasus PMK Tak Kunjung Turun, Penutupan Pasar Hewan di Kudus Diperpanjang
“Untuk anti biotiknya kami juga sudah koordinasi dengan BPBD dan PKLPH Kudus untuk dibantu ecoenzim. Nanti, kalau sudah tersedia akan kita bagikan ke peternak,” ungkapnya.
Sebagai informasi dalam penanganan kasus PMK pada ternak di Kudus, tahun ini pemkab hanya memiliki anggaran kurang lebih Rp 30 juta. Penganggaran tersebut diputuskan sebelum adanya kasus virus PMK. Sehingga saat PMK merebak, anggaran itu masih kurang.
Editor : Kholistiono
