BETANEWS.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melarang taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD) menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. Mengingat, capaian vaksinasi anak usia 6-11 tahun belum mencapai 100 persen karena baru mulai Desember 2021 lalu.
“Kalau anak SD apalagi usia 6-11 tahun yang belum divaksin, lebih baik PTMnya jangan 100 persen dulu. Saran saya, yang TK atau SD jangan dulu 100 persen,” ucapnya, Senin (3/1/2022).
Ganjar juga menyinggung teknis pelaksanaan PTM 100 persen, yang dimulai serentak di jenjang SMP dan SMA mulai hari ini. Dia meminta semua bupati/wali kota melakukan kontrol dan memastikan protokol kesehatan berjalan dengan ketat.
Baca juga: Ganjar Ajak Semua Daerah di Jateng Balapan Vaksinasi Anak
“Saya mengingatkan kepada kawan-kawan, karena sudah ada yang melaksanakan PTM 100 persen. Hari ini hari pertama, saya minta semua melapor dan memastikan betul prokesnya berjalan. Semua guru dan siswanya sudah divaksin,” tegas Ganjar.
Untuk sekolah selevel SMA/SMK dan SLB diminta melaporkan langsung kepada provinsi. Sementara level SD/SMP, Ganjar meminta agar bupati/wali kota menghandle secara langsung.
“Saya minta kontrol dan evaluasi dilakukan terus menerus,” tegasnya.
Ganjar mengatakan belum mendapat laporan secara rinci ada berapa sekolah yang melakukan PTM 100 persen di Jawa Tengah. Untuk level SMA/SMK dan SLB di Jateng sudah ada laporan seratusan sekolah yang melakanakan itu.
Baca juga: Vaksinasi Siswa SMA, SMK, dan SLB di Jateng Capai 89 Persen
“Untuk SD/SMP belum ada laporan, tapi saya minta agar jenjang itu dipantau betul. Karena kalau siswa SMA sederajat itu logikanya mereka bisa menjaga dirinya, tapi kalau anak-anak SD ini saya yang masih deg-degan, karena mereka belum disuntik. Maka harus ketat betul pengawasannya,” ucapnya.
Soal jam pembelajaran ditambah menjadi 6 jam sehari, yang dimungkinkan ada jeda waktu istirahat, ia mengaku belum menerima laporan itu.
“Saya belum dapat laporan pastinya, tapi kalau jam pembelajaran menjadi dua jam tiga kali, sepertinya ada waktu istirahat. Ini harus dipantau, termasuk kantin apakah sudah dibuka dan bagaimana penerapan prokesnya,” pungkasnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
