31 C
Kudus
Rabu, September 22, 2021
spot_img
BerandaKUDUSTemui Bupati Kudus,...

Temui Bupati Kudus, Gerakan Aktivis PKL Ajukan 11 Tuntutan

BETANEWS.ID, KUDUS – Gerakan Aktivis Pedagang Kaki Lima dan Aktivis Kudus (Gerpak) menemui Bupati Kudus HM Hartopo, di Pringgitan Pendapa Kabupaten Kudus, Senin (2/7/2021). Pada kesempatan itu, Gerpak menyampaikan 11 tuntutan kepada bupati.

Didik Hadi Saputro, koordinator PKL merinci 11 tuntutan yang disampaikan kepada bupati. Pertama, mereka minta, agar seluruh sekat jalan di wilayah Kabupaten Kudus segera dicabut. Kedua, mereka minta agar lampu penerangan jalan umum (LPJU) bisa dihidupkan kembali.

Bupati Kudus HM Hartopo menerima perwakilan PKL Kudus. Foto: Nila Rustiyani.

Baca juga : Minta PKL Tak Lakukan Demo, Hartopo: ‘Jika Turun Level 2 Kita Longgarkan’

- Ads Banner -

“Minimal sampai jam 10 malam, soalnya masih banyak warga Kudus yang beraktivitas sampai jam segitu. Jangan dari malam sampai pagi,” pinta Didik kepada Hartopo yang saat itu juga didampingi unsur Forkopimda Kudus.

Selanjutnya, Didik juga meminta agar PKL di Balai Jagong diperbolehkan berjualan kembali. Mengingat, para PKL di tempat tersebut sudah berbulan-bulan tidak diizinkan untuk berjualan.

Tuntutan nomor empat, yakni, mereka meminta agar wisata religi Makam Sunan Kudus dan Sunan Muria bisa dibuka kembali. Begitupun untuk wisata alam, ia meminta agar bisa beroperasi lagi.

“Kami juga minta Pak, kalau bisa ASN (aparatur sipil negara), pegawai BUMN dan BUMD yang di Kudus, untuk belanja atau membeli di PKL atau warung. Kalau bisa dari pemkab mengalokasikan untuk itu,” katanya.

Tuntutan selanjutnya, ia meminta agar PKL dan pelaku wisata bisa segera divaksin. Tidak lupa bantuan sosial juga sangat mereka butuhkan. Untuk itu, mereka pun menuliskan keinginan tersebut dalam tuntutan yang disampaikan.

Tuntutan ke sembilan, Didik menyampaikan, agar diberi kemudahan dalam mengurus atau memperpanjang surat pendasaran untuk PKL dan pedagang pasar. Lalu mereka meminta agar PKL liar bisa segera ditertibkan.

“Terakhir, kita minta agar Perda Yustisi lebih sering digalakkan dengan menjunjung kearifan lokal,” ucapnya.

Baca juga : 2 Bulan Tutup, Pelaku Wisata di Kudus Kibarkan Bendera Putih Tanda Menyerah

Menanggapi hal tersebut, HM Hartopo bersama unsur Forkompinda akan mengevaluasi semua tuntutan itu. Ada beberapa kebijakan yang tidak serta merta ia setujui, karena harus melalui kebijakan pusat terlebih dahulu.

“Ya tentunya bisa kita evaluasi. Ada tuntutan yang beberapa memang itu kebijakan dari pusat. Jadi kalau kebijakan dari pusat, kita tidak bisa apa-apa. Seperti LPJU, akan kita evaluasi,” jawab Hartopo.

Editor : Kholistiono

Lipsus 7 - Sejarah Kereta Api Pertama di Indonesia dan Reaktivasi Jalur Semarang-Lasem

Tinggalkan Balasan

30,414FansSuka
14,922PengikutMengikuti
4,321PengikutMengikuti
52,135PelangganBerlangganan

Berita Terpopuler