BETANEWS.ID, KUDUS – Pencairan insentif vaksinator dan petugas tracing yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kudus sudah mencapai 60 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus Badai Ismoyo menjelaskan, pencairan insentif ini merupakan hasil dari periode Juni 2021, yang jumlahnya sekitar Rp 7 miliar. Sedangkan untuk bulan selanjutnya, pihaknya sudah menganggarkan.
Karena dapat insentif dari APBD, Badai memastikan tenaga tracing Covid-19 di Kota Kretek tidak mendapatkan dana insentif sepeti halnya tenaga kesehatan (nakes) yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19 di Kudus.
Baca juga: Akibat Refocusing, Bantuan Modal Usaha Tak Jadi Rp 10 Juta, Ini Besarannya
“Mereka dibiayai menggunakan anggaran APBD dengan model honorarium. Tapi kalau petugas yang mendapatkan insentif kesehatan itu ya para perawat, dokter, tenaga medis yang bekerja dalam kondisi Covid-19,” kata Badai, Rabu (28/7/2021).
Sementara untuk tracing sendiri, Kabupaten Kudus terus melakukannya. Dalam sehari ada sekitar 500 hingga 600 orang yang dites untuk mengetahui orang tersebut positif Covid-19 ataukah tidak. Perbandingannya 1:5 hingga 1:10, 1 orang positif dan 5 sampai 10 orang yang kontak erat.
“Tracing kita tetap jalan, karena itu perintah dan keharusan. Tanpa itu kita menjadi gelap, tidak tahu apa-apa. Sehari kita diangka 1 banding 5 sampai 1 banding 10. Untuk akhir-akhir ini, positif rate kita sudah di bawah 5 persen,” terangnya.
Baca juga: Berbeda dengan Tempat Wisata yang Masih Harus Tutup, Hartopo Izinkan Mal Buka
Selain itu, pihaknya juga meminta tambahan 1 juta dosis vaksin kepada Presiden Joko Widodo. Permintaan ini disampaikan saat ada kunjungan Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP), Abraham Wiratomo ke Kudus, Rabu (28/7/2021).
“Saya sampaikan bahwa kebutuhan vaksin kita secara keseluruhan ada sekitar 1 juta dosis. Sementara sampai sekarang, kita baru mendapatkan sekitar 200 ribu dosis,” tandas Badai.
Editor: Ahmad Muhlisin
