31 C
Kudus
Minggu, Mei 22, 2022
spot_img
BerandaKUDUSTiap Tahun Ada...

Tiap Tahun Ada Silpa, Pemkab Kudus Minta Kelonggaran Penggunaan DBHCHT

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kudus mengaku, dalam dua tahun terakhir ini tidak bisa melakukan penyerapan anggaran secara maksimal dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Kurang maksimalnya pemanfaatan anggaran tersebut, berimbas terhadap sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).

Terkait hal ini, Pemkab Kudus meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan kelonggaran terhadap pemanfaatan DBHCHT. Karena sejak keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206 tahun 2020, mengalami kendala terhadap realisasi anggaran dari sektor DBHCHT tersebut.

“Dalam PMK 206/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT terbatas dalam 3 bidang. Yakni, 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini buruh rokok dan petani tembakau. Sedangkan yang 25 persen adalah untuk bidang kesehatan dan 25 persen untuk penegakan hukum,” ujar Hartopo saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, pada Jumat (23/4/2021).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengunjungi KIHT di Kudus beberapa hari lalu. Foto: Nila Rustiyani
- Ads Banner -

Baca juga : Cukai Rokok Naik 12,5 Persen, Bea Cukai Kudus Perketat Penindakan Rokok Ilegal

Padahal menurutnya, di Kudus sendiri tidak ada petani tembakau. Sedangkan untuk buruh rokok, sudah menerima bantuan dari BLT DD. Sehingga, pihaknya harus bisa memutar otak untuk penyerapan anggaran tersebut.

Dengan begitu, menurutnya, setiap tahun Pemkab Kudus memiliki silpa. Sebab, alokasinya tidak bisa maksimal karena terbentur aturan tersebut.

Untuk itu, pihaknya berharap penggunaan DBHCHT dikembalikan ke peraturan semula tahun 2016 yang penggunaannya lebih fleksibel. Salah satunya bisa digunakan untuk pembanguanan infrastruktur daerah.

Lanjutnya, tahun 2020 Pemkab Kudus menerima alokasi DBHCHT sebesar Rp 143,2 miliar. Dengan silpa di tahun 2019 sebesar lebih dari Rp 56,2 miliar. Sehingga total DBHCHT Kudus sebesar Rp 199,5 miliar. Anggaran itu, terpakai hanya Rp 151,1 miliar dan silpa sekitar Rp 48,4 Miliar.

“Kemudian, di tahun 2021 ini alokasi kami sebesar Rp 155,5 miliar. Ditambah silpa tahun 2020, jadi anggaran total yang kami miliki sebesar Rp 203,9 miliar,” jelas Hartopo.

Menanggapi apa yang diharapkan Bupati Kudus, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menjelaskan, bahwa DBHCHT itu sistem awalnya adalah perkiraan, kemudian dihitung, baru ditetapkan. Yang membuat selalu ada perhitungan naik turun.

Sedangkan untuk silpa sendiri, menurutnya adalah anggaran yang disampaikan ke pemerintah pusat bahwa masih ada uang yang ditaruh di bank.

“Jadi jangan gunakan silpa untuk DBHCHT, karena ini adalah kurang bayar untuk dibayar. Jadi selalu di oper,” ungkapnya.

Makanya, lanjut Astera, dibuatnya PMK Nomor 206/2020 adalah untuk menguatkan DBHCHT tersebut. Dengan adanya PMK, pihaknya berharap DBHCHT bisa lebih dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Baca juga : Pemkab Kudus Gelontorkan Rp 48 Miliar untuk Hadapi Corona

Sedangkan Wakil Komisi XI DPR RI Fatham Subchi akan membicarakan hal ini kepada anggota dewan lainnya. Sehingga tidak ada lagi dana yang tersisa dan semuanya bisa dimanfaatkan dengan maksimal.

“Aspirasi ini menjadi catatan Menteri Keuangan untuk terus berdialog dengan DPR. Agar anggaran yang besar ini tidak silpa dan bisa digunakan untuk kepentingan sosial, pelatihan-pelatihan, dan sebagainya demi kesejahteraan masyarakat, ” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Lipsus 14 - Penerapan Teknologi Bambu untuk Tanggul Laut Tol Semarang Demak

Tinggalkan Balasan

31,944FansSuka
15,127PengikutMengikuti
4,337PengikutMengikuti
80,005PelangganBerlangganan

Berita Terpopuler