BETANEWS.ID, KUDUS – Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Kudus Mahmudun meminta agar pemerintah memberikan kesempatan perusahaan bus melayani pemudik pada Lebaran tahun ini.
Mahmudun berharap, pemerintah bisa lebih bijak dan adil. Jika memang mudik dilarang, jasa transportasi lain seperti kereta api dan pesawat, juga diberlakukan hal yang sama.
“Harapan kami pemerintah lebib bijak dan adil. Kalau boleh ya boleh semua. Kan tidak fair kalo hanya bis saja yang tidak boleh, ” paparnya.
Baca juga : Organda Kudus : ‘Beberapa Pengusaha Transportasi Hampir Bangkrut Akibat Pademi Ini’
Apalagi, lanjutnya, tren kasus Covid-19 sudah menurun. Kebijakan larangan mudik menurutnya harus dikaji ulang. Bahkan, jika pemerintah mewajibkan setiap penumpang harus menyertakan keterangan negatif Covid-19, pihak Organda akan mengecek setiap penumpang yang akan masuk.
Pihaknya menjamin, jika pemerintah meperbolehkan mudik, protokol kesehatan akan benar-benar diterapkan saat melayani penumpang.
“Teknis penataan penumpang di bis nanti sangat ketat. Tidak harus penuh, separuh pun kita tidak masalah. Kita akan tetap jalan (membawa penumpang),” katanya.
Sementara itu, Dewan Penasehat Organda Kudus, Haryanto yang juga pemilik Perusahaan Otobus (PO) Haryanto menyarankan, agar kebijakan larangan untuk mudik dipertimbangkan lagi.
“Namanya orang rindu kampung halaman, Lebaran bersama keluarga. Susah dicegah, “ katanya.
Pihaknya juga khawatir jika fenomena tahun kemarin akan terulang kembali. Di mana ada orang yang nekat mudik dengan menaiki kontainer.
Baca juga : Perusahaan Otobus Babak Belur, PO Haryanto Minta Kebijakan Larangan Mudik Dikaji Ulang
“Ini sangat berbahaya. Kontainer itu angkutan barang, tidak layak untuk mengangkut manusia, ” lanjutnya.
Ia juga menyebut, jika pada Lebaran ini, PO Haryanto akan tetap melayani jasa transportasi, dengan menerapkan protokol kesehatan tentunya. Termasuk mewajibkan pemudik melakukan tes GeNose atau swab dan melampirkan surat pernyataan bebas Covid selama perjalanan. “Kami siap mendukung program pemerintah,” tegasnya.
Editor : Kholistiono
