BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 126 juta untuk penanganan banjir. Bantuan tersebut disalurkan melalui Komisi VIII DPR RI pada Selasa (16/2/2021).
Kabupaten Kudus, merupakan salah satu daerah yang masuk dalam tanggap darurat selain Kota Semarang, Kabupaten Demak dan Pati. Hadir pada kesempatan itu, Wakil Bupati Pati dan Plh Bupati Demak, yang juga menerima bantuan.
Plt Bupati Kudus HM Hartopo juga menyebut, jika bantuan untuk masing-masing daerah berbeda. Namun, untuk Pati dan Kudus besarannya sama.
Baca juga : Komisi VIII DPR RI Siap Bantu Plt Bupati Kudus Atasi Banjir
“Sebelumnya Kudus juga mendapatkan bantuan dari BNPB sebesar Rp 250 juta. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk penanganan bencana di Kudus,” ujarnya Hartopo.
Meski begitu, pihaknya masih belum bisa merinci peruntukan bantuan tersebut. Sebab, dirinya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan BPBD, sehingga nantinya tepat sasaran.
Pada kesempatan itu, dirinya juga sudah berbincang dengan Komisi VIII DPR RI terkait dengan bantuan penanganan pascabanjir. Terkait hal itu, Komisi VIII menurutnya siap untuk membantu.
Namun, Pemkab Kudus diminta untuk membuat analisis pascabanjir dan nantinya hal itu akan disampaikan kepada komisi yang bersangkutan.
Tak hanya itu, Hartopo juga menyampaikan jika penangan bencana banjir di Kudus sangat komplek. Mulai dari reboisasi karena ada penggundulan hutan, sehingga kalau hujan terjadi abrasi yang bisa membuat sedimentasi sungai sehingga perlu adanya normalisasi.
“Sedangkan normalisasi perlu standar khusus, perlu aturan khusus, yang tidak bisa sungai kecil BBWS ini langsung dinormalisasi. Paling ndak 60 meter lah baru bisa dinormalisasi. Ini perlu mekanisme panjang,” ungkapnya.
Selanjutnya, Hartopo juga meminta agar ada pembangunan embung, yakni di daerah timur dan barat. Tujuannya, ketika ada genangan air bisa ada sodetan untuk disalurkan ke embung dan untuk tandon air, yang jika kemarau bisa untuk irigasi.
Sementara itu, Abdul Wachid, Anggota Komisi VIII DPR RI menyampaikan, jika pihaknya akan menyampaikan usulan dari daerah terkait penanganan banjir ini kepada Komisi V.
Baca juga : Penanganan Bencana Belum Maksimal, Mawahib Desak Ada Pengkajian Ulang Kebijakan
“Buatlah tulisan nanti akan kita bawa. Akhir bulan Febriari ini kita akan masuk. Ini kita akan bahas terkait masalah banjir di Jateng,” kata Wachid.
Pihaknya juga meminta agar daerah saling berkoordinasi terkait dengan upaya normalisasi, khususnya terkait dengan pembebasan lahan yang kini sebagian sudah disertifikan warga.
“Banjir di Kudus, tepatnya di Undaan, Mejobo, Jati, kalau nggak ada solusi pembuangan ke Jratunseluna, sampai kapanpun masih akan seperti ini. Tolong masing-masing bupati ada koordinasi dengan baik, “ jelas Wachid.
Editor : Kholistiono
