BETANEWS.ID, KUDUS – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kabupaten Kudus menagih janji kampanye pasangan Tamzil-Hartopo (TOP) mengenai tunjangan untuk guru swasta. Tunjangan yang berupa uang Rp 1 juta tersebut, dijanjikan diberikan setiap bulannya.
Pasangan TOP sendiri, terpilih menjadi bupati dan wakil bupati pada pilkada 2018 lalu. Namun, dalam perjalanannya, M Tamzil yang menjabat sebagai bupati tersandung kasus korupsi. Hingga akhirnya Hartopo yang menjabat wakil bupati, saat ini menjabat sebagai Plt Bupati Kudus.
Penagihan janji tersebut diungkapkan Juru Bicara Fraksi PKB Ahmad Khoiril Badawi saat Rapat Paripurna di DPRD Kudus, Senin (13/7/2020). Rapat tersebut beragendakan pandangan umum fraksi terkait Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus tahun 2019.
Badawi menuturkan, pihaknya sebagai partai pengusung pasangan Tamzil – Hartopo perlu mengingatkan janji kampanye yang pernah disampaikan. Menurutnya, dalam kampanye dulu mulai dari guru madrasah diniyah, guru TPQ, guru swasta yang mengajar di SD maupun SMP swasta, serta tenaga honorer akan mendapatkan uang tunjangan kesejahteraan sebesar Rp 1 juta per tahun.
“Sebenarnya itu sudah jalan sejak Januari 2019 dengan nominal Rp 1 juta. Namun akhir-akhir ini, nominalnya tidak utuh Rp 1 juta,” tuturnya saat ditemui selepas kegiatan.
Baca juga : Pencairan Insentif untuk 866 Nakes di Kudus Tunggu Verifikasi Kemenkes
Badawi menjelaskan, nominal uang yang diberikan tidak penuh diketahui mulai dari awal tahun 2020. Menurutnya, uang yang diberikan kisaran Rp 350 ribu hingga Rp 400 ribu. Pihaknya meminta, agar tunjangan kesejahteraan tersebut diberikan utuh lagi sebesar Rp 1 juta.
“Fraksi PKB meminta Pemkab Kudus untuk mengembalikan nominal tunjangan guru swasta seperti yang dijanjikan ketika kampanye,” jelasnya.
Saat ini, uang tunjangan tersebut sangat dinantikan para guru swasta. Menurutnya, gaji yang didapatkan guru madrasah diniyah, guru TPQ, dan guru swasta tidaklah besar. Tentu tunjangan tersebut sangat membantu untuk memenuhi kesejahteraan guru.
Sementara itu, Plt Bupati Kudus HM Hartopo menuturkan, pihaknya akan mengkaji lagi mengenai tunjangan bagi guru swasta. Menurutnya pihaknya tetap akan mengusahakan semaksimal mungkin agar tunjangan kesejahteraan bagi guru swasta tetap tersalurkan dengan baik. “Ini masih proses,” tuturnya dengan singkat.
Editor : Kholistiono
