BETANEWS.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan seluruh Kepala Sekolah tidak main-main dalam proses verifikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020. Mengingat, selama sepekan pelaksanaan PPDB SMA/SMK Jawa Tengah, pihaknya menemukan 13.834 calon siswa mendaftar pakai Surat Keterangan Domisili (SKD). Dari jumlah itu, 1.007 di antaranya mencabut berkas SKD-nya karena terindikasi asli tapi palsu (aspal).
Peringatan Ganjar ini sebagai tindak lanjut proses PPDB yang akan masuk tahap verifikasi data fisik pada 1 hingga 8 Juli. Lantaran, setelah penutupan PPDB, Kamis (25/6/2020) pukul 16.00 WIB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng akan memerintahkan cabang dinas dan kepala sekolah untuk verifikasi calon siswa.
“Sampai hari ini checkingnya sudah ketat, dari Dinas ngecek dan sistemnya bagus. Nanti selebihnya mereka yang di sekolah untuk mengecek ulang. Saya ingatkan, kepala sekolah tidak boleh ada yang main-main. Kalau diketahui ada yang bermasalah, langsung coret,” tegasnya saat sidak ke Kantor Disdikbud Jateng, Kamis (25/6/2020).
Banyaknya SKD tersebut membuat Ganjar terkejut. Makanya, dia meminta seluruh petugas untuk ketat dalam proses verifikasi dan validasi data. Soalnya, Ganjar menemukan orang yang memalsukan data demi bisa masuk di sekolah impian. Untung saja, orang tersebut mengakui salah dan mencabut berkasnya.
Baca juga: Ribuan Calon Siswa Cabut Berkas SKD yang Diduga Palsu
“Hari ini PPDB ditutup. Setiap hari memang saya pantau terus karena ada beberapa problem. Diantaranya SKD ini, hari ini kami temukan ada 13.834 calon siswa yang mendaftar pakai SKD. 1.007 diantaranya dia beralih, itu ada indikasi kemungkinan palsu,” ungkap Ganjar.
Menurut Ganjar, mengecek moralitas calon siswa dan orang tuanya memang tidak mudah. Apalagi, selama proses PPDB berlangsung, banyak orang yang mencoba menekan dirinya dan Wakil Gubernur Jateng.
“Tekanan luar biasa, sampai Pak Wagub namanya dicatut. Alhamdulillah, Pak Wagub langsung mengklarifikasi. Maka kami mohon maaf, kalau yang selama ini nitip, marah-marah karena kami tidak bisa membantu, ini semata karena sistem yang memang terbuka dan publik bisa melihat pergerakannya,” bebernya.
Baca juga: Ganjar Ancam Seret ke Jalur Hukum Bagi yang Berani Gunakan SKD Palsu untuk PPDB
Sementara itu, Kepala Disdikbud Jateng Jumeri mengatakan, setelah penutupan, pihaknya akan menggelar koordinasi dengan cabang dinas dan kepala sekolah. Tahapan selanjutnya adalah verifikasi fisik pada 1 hingga 8 Juli.
“Karena saat verifikasi ini siswa atau orang tua siswa harus hadir membawa bukti fisik, maka kami akan atur agar tetap menggunakan protokol kesehatan. Jaga jarak, pembagian jadwal, dan berbagai kebutuhan lainnya akan kami siapkan,” kata dia.
Jumeri menegaskan, apabila pada saat verifikasi data itu ditemukan ketidakbenaran, maka calon siswa akan dicoret. Ia meminta masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan apabila terjadi kecurangan.
“Kami minta masyarakat membantu melaporkan apabila ada indikasi kecurangan. Pasti kami cek, dan kalau terbukti benar curang, langsung kami coret,” pungkasnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
