BETANEWS.ID, KUDUS – Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, Kholid Mawardi angkat suara terkait petani di tiga desa yakni Desa Berugenjang, Lambangan, dan Wonosoco, Kecamatan Undaan, yang harus patungan sewa alat berat untuk normalisasi Sungai Jeratun. Menurut pria yang akrab disapa Kholid tersebut, hal itu harus jadi evaluasi bersama semua stakeholder.
“Itu harus jadi evaluasi bersama semua stakeholder. Harusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) itu bisa lebih responsif sebelum ada persoalan-persoalan semacam itu,” ujar Kholid kepada Betanews.id saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (14/9/2023).
Baca Juga: Empat Tahun Diabaikan, Jeritan Petani Undaan Akhirnya Didengar Pemerintah
Lebih lanjut, Kholid mengatakan, mumpung ini belum memasuki musim penghujan. Sehingga Pemkab Kudus harus lebih responsif terkait keluhan masyarakat, termasuk juga petani.
“Sikap responsif pemerintah sangat dibutuhkan di segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Pemerintah harusnya hadir,” tandas politikus Partai Golkar tersebut.
Terpisah, anggota Komisi C DPRD Kudus lainnya yakni Roni Agus Santosa sangat mengapresiasi sikap para petani tersebut. Menurutnya, para petani di tiga desa tersebut sangat luar biasa.
“Saya kira sikap petani di tiga desa itu sangat luar biasa. Harusnya dapat perhatian dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS),” ujar pria yang akrab disapa Roni melalui sambungan telepon, Kamis (14/9/2023).
Roni yang mengetahui bahwa di Dinas PUPR Kudus menyediakan alat berat untuk normalisasi sungai dan warga hanya menyediakan bahan bakarnya meminta hal itu disosialisasikan secara menyeluruh.
“Harusnya Informasi itu bisa melalui kecamatan-kecamatan dan kemudian ke desa,” bebernya.
Diberitakan sebelumnya, petani di tiga desa yakni Desa Berugenjang, Lambangan, dan Wonosoco, Kecamatan Undaan, yang harus patungan sewa alat berat untuk normalisasi Sungai Jeratun. Hal itu terpaksa mereka lakukan karena merasa geram keluhannya tak kunjung mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Endapan di saluran irigasi tersebut membuat petani di Desa Berugenjang, Lambangan, dan Wonosoco tersebut harus menelan pil pahit. Empat tahun tahun terakhir mereka selalu gagal panen karena masalah yang diakibatkan endapan Sungai Jeratun.
Keresahan para petani tersebut membuat mereka patungan untuk menyewa alat berat. Rencananya alat berat tersebut akan digunakan untuk menormalisasi Sungai Jeratun mengalami pendangkalan sejak tahun 2018.
Baca Juga: Miris, Petani di Undaan Terpaksa Beli Beras Karena Selama 4 Tahun Gagal Panen
Salah satu petani, Sarimin mengatakan, akibat dari pendangkalan sungai tersebut berimbas ke lahan pertanian yang mereka garap.
“Untuk pendangkalan sungai sudah lima tahun yang lalu. Selama empat tahun itu tidak ada normalisasi yang mengakibatkan banjir di area persawahan. Musim penghujan maupun kemarau petani tidak pernah menikmati hasil panen,” ungkapnya, Rabu (13/9/2023).
Editor: Haikal Rosyada
