BETANEWS.ID, KUDUS – Merasa geram karena tak kunjung mendapatkan perhatian dari pemerintah, petani di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus patungan untuk mengeruk endapan di Sungai Jeratun.
Endapan di saluran irigasi tersebut membuat petani di Desa Berugenjang, Lambangan, dan Wonosoco tersebut harus menelan pil pahit. Empat tahun tahun terakhir mereka selalu gagal panen karena masalah yang diakibatkan endapan Sungai Jeratun.
Baca Juga: Kirab Air Salamun Desa Jepang Kudus Diikuti 1.450 Peserta
Keresahan para petani tersebut membuat mereka patungan untuk menyewa alat berat. Rencananya alat berat tersebut akan digunakan untuk menormalisasi Sungai Jeratun mengalami pendangkalan sejak tahun 2018.
Salah satu petani, Sarimin mengatakan, akibat dari pendangkalan sungai tersebut berimbas ke lahan pertanian yang mereka garap.
“Untuk pendangkalan sungai sudah lima tahun yang lalu. Selama empat tahun itu tidak ada normalisasi yang mengakibatkan banjir di area persawahan. Musim penghujan maupun kemarau petani tidak pernah menikmati hasil panen,” ungkapnya, Rabu (13/9/2023).
Ia mengaku, sebelumnya ada rencana sumbangan bagi petani yang terdampak kebanjiran. Mereka bahkan sudah menandatangani dan mengumpulkan berkas tupi tanah sebagai asuransi pertanian. Namun hal itu sampai saat juga belum terealisasi.
“Saat ini petani di sini pada menjerit, makanya hutang sampai membengkak, bahkan ada yang bunuh diri, pergi kedaerah lain, karena kebanyakan hutang, dengan sawah yang diharapkan bisa panen malah gagal selama empat tahun berturut-turut,” tuturnya.
Ia berharap, agar mendapatkan bantuan untuk normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan.
Hal senada juga dikatakan oleh petani lainnya, yakni Muhammad Rifai. Menurutnya, selama empat tahun terakhir ini dirinya tidak pernah panen. Bahkan saat musim hujan, tanam dua sampai tiga kali selalu gagal. Hal itu dikarenakan dampak sungai dengan sawah hampir rata.
Keresahan akibat gagal panen bertahun-tahun diperparah dengan tidak adanya perhatian dari pemerintah. Makanya saat ini, mereka dengan swadaya patungan sewa alat berat untuk normalisasi sungai, agar tidak berdampak pada lahan persawahan mereka.
“Masyarakat sudah mengajukan permohonan untuk dinormalisasi. Bahkan pernah disurvei PUPR sekitar tahun 2021, namun hanya survei tidak ada tindak lanjutnya,” ujarnya.
Rifai menuturkan, patungan sewa alat berat untuk petani di area sungai tersebut dipatok dengan Rp 300 ribu untuk satu bahu atau dengan sawah berukuran 8.000 meter persegi. Menurutnya, sungai mulai dilakukan pengerukan sejak Senin (11/9/2023) dengan jarak sekitar 2 kilometer.
“Untuk normalisasi sendiri diperkirakan Rp50 juta. Saat ini yang terkumpul baru Rp10 juta, dan masih kurang banyak. Sebab untuk biaya sewa alat berat ini dalam satu hari atau 8 jam kerja, biayanya Rp4,5 juta,” jelasnya.
Dengan demikian, pihaknya meminta bantuan kepada pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat untuk segara mengulurkan bantuannya.
“Saya mohon kepada pemerintah daerah, provinsi, bahkan pusat, untuk dipikirkan ini para petani sangat menderita. Kudus bagian selatan sangat darurat. Kemiskinan semakin bertambah terus. Mohon minta bantuannya,” harapnya.
Sebagai informasi, untuk normalisasi Sungai Jeratun merupakan ranah dari BBWS Pemali Juana. Namun hingga saat ini, sesuai pengakuan para petani, pihak BBWS Pemali Juana belum sekalipun memberikan atensi.
Terpisah, Kepala PUPR Kabupaten Kudus, Arief Budi Siswanto menjelaskan, bahwa pihaknya saat ini sudah menerima video terkait keluhan petani yang patungan sewa alat berat untuk normalisasi. Menurutnya, hal itu tidak kewenangannya, sehingga saat ini pihaknya tidak bisa melakukan peninjauan secara langsung.
Baca Juga: Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan Direktur PDAM Kudus, 2 Anggota DPRD Dipanggil Kejaksaan
Hanya saja, Dinas PUPR Kudus akan membantu pembebasan sewa peralatan (eskavator). Pihaknya mengatakan, bahwa untuk pihak penyewa tidak pungut biaya dan mereka menanggung mobilitas serta operasional.
“Yang jelas kami dimintai bantuan dalam hal itu untuk normalisasi di beberapa titik yang dibutuhkan di tiga desa tersebut. Untuk bantuan kami bantu lewat pembebasan sewa peralatan. Karena mengingat kondisi keuangan desa tidak mampu, sehingga mohon ijin untuk dibebaskan untuk uang sewa peralatan dan mereka menanggung di mobilisasi sama operasional,” imbuhnya.
Editor: Haikal Rosyada
