BETANEWS.ID, SEMARANG – Provinsi Jawa Tengah menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 di kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo. Opini WTP itu disampaikan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jateng, Ayub Amali dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di rapat paripurna bersama DPRD Jateng, Rabu (25/5/2022).
Ayub menjelaskan, pemeriksaan itu dilakukan pada laporan keuangan dan kinerja. Dari pemeriksaan itu, BPK menilai efektifitas aplikasi samsat online dan kepenatausahaan aset. Kemudian, pada 2021 SiLPA Rp 1,43 triliun ada kenaikan 66 persen dibanding SiLPA 2020.
“Dari sejumlah pemeriksaan itu, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2021,” kata Ayub saat memberikan sambutan.
Baca juga: Pemprov Jateng Raih Penghargaan WTP 10 Kali Beruntun
Ayub mengucapkan selamat atas pencapaian tersebut. Diharapkan, ke depan laporan keuangan dan kinerja semakin lebih baik lagi.
“Kami berharap hasil laporan itu semakin memberikan semangat agar pemprov semakin akuntabel dalam pelaksanaan laporan keuangannya,” katanya.
Ganjar mengatakan, capaian tersebut tak lepas dari peran seluruh stakeholder di Jawa Tengah, termasuk DPRD. Ganjar menegaskan, penghargaan tersebut tidak membuatnya merasa puas.
“Bukan berarti kita asyik-asyik saja, asoy-asoy saja tidak, ada beberapa catatan tadi yang diberikan pada kita bagaimana pengelolaan aset kita,” kata Ganjar.
Pengelolaan aset yang dimaksud antara lain terkait infrastruktur. Ganjar mengatakan, catatan yang diterimanya berkaitan dengan pensertifikatan. Sehingga, pihaknya akan menggandeng BPN untuk memperbaiki kinerja.
Baca juga: Ganjar Ungkap Banyak Warganya yang Nikah Muda saat Pandemi, Ini Sebabnya
“Improvementnya adalah memperbaiki sistem, semua harus berbasis data. Maka datanya mesti clear and clean dulu, baru kemudian treatment yang ada,” ujarnya.
Dengan evaluasi tersebut, harapannya anggaran yang belum maksimal dapat dialokasikan untuk mendorong upaya penanggulangan kemiskinan. Catatan dari BPK, kata Ganjar, menjadi koreksi untuk Pemprov Jateng.
“Bantuan dari kawan DPRD menurut saya penting untuk pemerintah karena kontrol tahap pertahap, waktu perwaktu setiap kali mereka reses, mungkin menjadi catatan agar kita tidak offside,” tandas Ganjar.
Editor: Ahmad Muhlisin
