BETANEWS.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo membentuk Satgas khusus percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di 5 kabupaten. Pembentukan Satgas yang diketuai Sekda Jateng, Sumarno ini sebagai langkah cepat dari arahan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, Kamis (7/10/2021).
Satgas akan bekerja menyelesaikan kemiskinan ekstrem di lima daerah, yaitu Brebes, Banyumas, Pemalang, Banjarnegara, dan Kebumen.
“Satgas ini kami bentuk untuk mempercepat, kan ini waktunya pendek, hanya sampai Desember harus selesai. Saya rasa kita perlu tim khusus atau satgas untuk bisa melakukan percepatan. Saya khawatir ada beberapa kabupaten yang tidak siap, maka kita harus bantu mereka,” kata Ganjar usai rapat penanggulangan kemiskinan ekstrem di kantornya, Jumat (8/10/2021).
Baca juga: 5 Kabupaten di Jateng Dapat Anggaran Khusus untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem
Tugas Satgas, lanjut Ganjar, yang paling penting adalah verivikasi dan validasi data. Sebab dari data yang sudah ada, tercatat 27 ribu lebih masyarakat miskin ekstrem yang ada di 5 daerah itu. Setelah selesai, maka tindakan lanjutan adalah intervensi.
“Verval ini kuncinya, agar tidak keliru. Sebab kita punya contohnya, ada orang di Banyumas, dia masuk desil satu. Tapi semuanya ada, air minum ledeng, sumur terlindungi, listrik sudah PLN, fasilitas BAB sudah punya, tinja sudah ada tangki, RTLH tidak prioritas. Tapi kenapa masih masuk data? Nah yang begini-begini ini harus diselesaikan,” tegasnya.
Secara keseluruhan, lanjut Ganjar, angka kemiskinan ekstrem di Jateng masih ada sekitar 1,5 juta orang. Namun itu berasal dari berbagai daerah. Untuk percepatan kali ini, hanya 5 kabupaten yang menjadi prioritas pusat agar diselesaikan hingga akhir Desember tahun ini.
“Tapi saya ingatkan, bahwa penanganan harus paralel. Sekarang kan sedang menyusun RAPBD 2022, saya minta itu dimasukkan agar berlanjut. Sehingga, desil satu bisa diselesaikan maksimal sampai akhir 2022,” pungkasnya.
Baca juga: Taj Yasin Minta Utamakan Penanganan Anak Yatim Piatu di 5 Kabupaten Miskin Ekstrem
Sementara itu, Wagub Jateng, Taj Yasin Maimoen menambahkan, penanganan kemiskinan ekstrem ini harus dilakukan secara kolaboratif antara provinsi dengan daerah. Ia juga meminta agar sumber anggaran diambilkan tidak hanya dari anggaran negara, tapi bisa dari Baznas, CSR atau filantropi.
“Selain itu, program pendampingan satu OPD satu desa binaan yang sudah jalan di provinsi harus ditingkatkan. Mereka-mereka yang mendampingi desa-desa itu harus bekerja optimal agar target bisa tercapai,” pungkasnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
