BETANEWS.ID, SEMARANG – Lima kabupaten di Jawa Tengah yang mengalami kemiskinan ekstrem akan mendapat alokasi anggaran khusus, dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-19. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem di 2021.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, selain menggelontorkan anggaran, pihaknya juga akan membuat program yang terintegrasi untuk dimanfaatkan masyarakat di lima kabupaten tersebut.
“Ada lima kabupaten yang telah ditetapkan melalui bantuan sosial tunai dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-19,” ujarnya, usai menggelar rapat tertutup di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (7/10/2021).
Baca juga: Lihat Potensi UMKM yang Bagus, Wapres Optimis Kemiskinan Ekstrem di Jateng Tuntas Akhir Tahun
Untuk itu, pihaknya memerlukan pemutakhiran data dan informasi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di tiap-tiap kabupaten. Sehingga, dapat mewujudkan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas tersebut.
“Tantangan terbesarnya adalah bagaimana membuat program-program penanggulangan kemiskinan tersebut menjadi terencana dan terintegrasi agar dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak,” katanya.
Ma’ruf mengatakan, setidaknya ada 212 Kabupaten di seluruh Indonesia yang jadi target penanggulangan kemiskinan ekstrem hingga 2024. Percepatan dilakukan mulai tahun ini dengan target sasaran 35 kabupaten di tujuh provinsi. Khusus untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem di lima kabupaten di Jawa Tengah, ia optimis bisa segera tercapai di akhir 2021.
Makanya, dia mengimbau kepada gubernur dan seluruh bupati di wilayah prioritas harus bekerja keras dan memastikan seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayahnya mendapatkan seluruh program.
Baca juga: Ini Lima Daerah di Jateng dengan Kemiskinan Ekstrem
“Baik program untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, yang tak kalah penting adalah memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang terkait dengan karakteristik masyarakatnya.
“Dunia usaha yang beroperasi di wilayah prioritas agar dapat turut berpartisipasi dalam pengurangan kemiskinan ekstrem,” tandasnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
