BETANEWS.ID, SOLO – Data angka kasus Covid-19 di Kota Solo yang tidak sinkron dengan pemerintah pusat membuat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka belum bisa memutuskan pelonggaran di beberapa sektor usaha. Mengingat, data itu penting untuk menentukan posisi Solo masih ada di Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 atau turun.
Gibran telah mengutus Dinas Kesehatan Kota Solo untuk mencocokkan data di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Ia menjelaskan, Bed Occupancy Rate (BOR) di Solo saat ini sudah menurun, termasuk juga penurunan angka harian kasus Covid-19.
“Ada data yang kedelay. Ada data dari faskes yang mungkin tidak disortir dulu antara KTP Solo dan KTP luar solo, termasuk juga angka kematian,” katanya, Selasa (10/8/2021).
Baca juga: Langgar PPKM, Satpol PP Bubarkan 8 Acara Pernikahan di Solo, Salah Satunya Anggota DPR RI
Gibran menambahkan, setelah data diklarifikasi, Pemkot Solo baru bisa menentukan aturan pada Surat Edaran terbaru tentang PPKM yang dilanjutkan ini. Hal tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan kebijakan pelonggaran.
“Nanti tunggu SEnya dulu. Kemarin sudah saya bicarakan dengan Pak Luhut. Karena masalah data itu harusnya kita sudah tidak di level 4. Nanti yang dikuatin pengawasan di hulu, tinggal kita fokus pemulihan ekonomi,” paparnya.
Baca juga: Temui Pedagang Pasar Klewer dan Sampaikan Salam dari Jokowi, Luhut Janjikan Ini
Terpisah, Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid -19 Kota Solo, Ahyani menambahkan, Pemkot Solo akan mengkonfirmasikan data ke pihak Provinsi karena ditemukannya selisih angka.
“Kemarin data yang sampai ke nasional itu 392 padahal data kita kemarin hanya 51. Ini yang harus disinkronkan, antara daerah dan pusat karena mempengaruhi level untuk penerapan PPKM,” pungkas Ahyani.
Editor: Ahmad Muhlisin
