BETANEWS.ID, KUDUS – Bupati Kudus HM Hartopo menyebut, jika pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mobilitas warga tetap tinggi. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan pergerakan warga.
“Sekarang mobilitas warga Kudus ramai sekali. Kita tidak bisa memungkiri itu,” ujar Hartopo kepada awak media di Pendapa Kudus, Rabu (14/7/2021).
Baca jug : Penyekatan Hingga Pemadaman Listrik Disebut Tak Efektif Turunkan Mobilitas Masyarakat Saat PPKM Darurat
Terkait hal tersebut, pihaknya telah berkomunikasi dengan, APINDO dan Dinas Ketenagakerjaan untuk memberikan imbauan kepada semua perusahaan, baik home industri sampai yang besar untuk menjalankan work from home (WFH) sebesar 50 persen.
Hartopo memberi contoh, PT Djarum yang merupakan perusahaan besar di Kudus sudah mulai melakukan WFH bagi para karyawannya. Pihaknya pun berharap, hal tersebut bisa diikuti perusahaan lain.
“Kami juga berencana lakukan pemantauan di perusahaan, apakah WFH sudah benar-benar dilakukan atau belum. Kalau WFH, di rumah ya di rumah saja,” pinta Hartopo.
Demi menekan angka mobilitas warga Kudus, Hartopo bersama dengan unsur Forkopimda juga akan lakukan pemantaun ke beberapa pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Kudus.
Baca juga : Mobilitas Warga Masih Tinggi, Seluruh Exit Tol Jateng Ditutup Pada 16-22 Juli
Namun saat ditanya mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan WFH 50 persen, Hartopo tidak mau berkomentar banyak. Pihaknya hanya bisa mengacu pada Instruksi Mendagri Nomor 19 taun 2021 tentang Perubahan Instruksi Mendagri Nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
“Kalau ada perusahaan yang tidak melakukan WFH 50 persen, ya kita mengacu pada Inmendagri Nomor 19 yang ada,” jawabnya.
Editor : Kholistiono
