BETANEWS.ID, SEMARANG – Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk menahan diri dan tidak terlibat dalam kontestasi Pilkada Serentak. Netralitas ASN, menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sangat penting.
Hal itu disampaikan Ganjar usai pengarahan di acara Sosialisasi Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi menjelang Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Monitoring Evaluasi Penggunaan Aplikasi SIJAPTI se Kabupaten dan Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Senin (9/11/2020).
“Kita mau sosialisasi bagaimana mengisi jabatan-jabatan yang kosong, promosi, mutasi, jelang pilkada lagi. Nah biasanya kan di dalam praktiknya seringkali menjelang pilkada kan diganti-ganti,” kata Ganjar.
Baca juga : Viral Video Calon Walikota Semarang Nyanyi Tanpa Masker, Begini Reaksi Ganjar
Terkait pergantian, kata Ganjar, ada aturan dan pedoman yang mesti diperhatikan. Sehingga, Ganjar meminta pada pelaksanaannya nanti hal itu dilakukan secara sesuai terlepas dari pilihan politik.
“Kalau mau dipaksa-paksa ya jangan, biarkan ASN itu betul-betul bisa melakukan tugasnya dengan nyaman, dengan tenang. Tidak dibatasi oleh politik kalau mau pilkada,” ujar Ganjar.
Terlepas dari hal itu, Ganjar juga meminta agar ASN tahu diri. Dalam artian, tidak lantas melakukan manuver dengan mendekati blok-blok yang terlibat langsung pada pilkada dengan tujuan tertentu.
“Semua juga mesti tahu diri. ASN-nya sendiri, tidak juga merapat-rapatkan diri kepada blok-blok itu. Kalau itu yang terjadi biasanya kesemrawutan akan mulai muncul,” kata Ganjar.
Ganjar kembali menegaskan, soal pentingnya netralitas ASN. Terutama di daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak. Ganjar berharap, kontestasi politik ini tidak sampai mengganggu pelayanan publik.
“Menjaga netralitas itu penting. Sehingga layanan yang ada dipublik tidak terganggu, masyarakat terlayani dengan baik pilkada berjalan lancar,” tandasnya.
Baca juga : Jelang Debat, Ganjar Ingatkan Gibran untuk Tiru Kepemimpinan Bapaknya di Solo
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Fajar SAKA, menyebut hingga hari ini sudah ada 24 pelanggaran ASN yang ditemukan pihaknya. Setidaknya ada 86 ASN yang telah direkomendasikan untuk disanksi ke Komisi ASN.
“Sebagian besar sudah ditangani. Harapan kami bisa berkurang dan sosialisasi ini bisa mewujudkan hasilnya dan tidak banyak lagi ASN yang melakukan pelanggaran,” ucap Fajar.
Editor : Kholistiono
