BETANEWS.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tengah menyiapkan beberapa kebijakan khusus untuk mengisi kekosongan kelas di SMA dan SMK Negeri. Kekosongan tersebut dikarenakan adanya peserta didik yang lebih memilih sekolah swasta meskipun diterima di sekolah negeri melalui PPDB Online.
Kepala Disdikbud Jateng Jumeri mengatakan, dari daya tampung yang disediakan sebesar 207.816, pihaknya telah mengumumkan ada 206.238 calon siswa yang diterima. Sementara total kursi kosong sebanyak 4.825 kursi.
Rinciannya, 1.578 kursi tidak terisi di proses PPDB, 2.981 kursi karena ada yang mengundurkan diri, dan 266 kursi setelah ada pembatalan dari proses verifikasi.
“Hasil pendataan setelah selesainya daftar ulang, jumlah kursi kosong sebanyak 4.825 dengan sebaran di beberapa sekolah (tidak semua sekolah),” ujarnya, Selasa (14/7/2020).
Baca juga: Pemprov Jateng Siapkan Kebijakan untuk Kawasan Tak Punya SMA/SMK Negeri
Menyikapi ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menyiapkan beberapa kebijakan khusus. Salah satunya adalah pemerintah mencoba mengisi kekosongan kelas itu dengan memberikan afirmasi. Saat ini, pihaknya bersama dinas terkait sedang menyiapkan regulasi yang adil.
Bentuknya antara lain sekolah jarak jauh dan afirmasi untuk siswa yang paling dekat dengan sekolah karena di sekolah itu kursinya masih kosong.
Selain itu, Pemprov Jateng juga sudah melaporkan hal tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu terkait bisa menambahkan rombongan belajar atau tidak.
“Selalu ada ikhtiar untuk menyelesaikan. Bahkan pada skenario terburuk kita mencoba koordinasi dengan sekolah swasta. Sehingga teman-teman justru punya semangat pribadi dari seluruh ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Ganjar.
Baca juga: Pembukaan Sekolah di Jateng Masih Tunggu Keputusan Mendikbud
Pemprov Jateng juga mulai menyiapkan anggaran untuk tahun depan agar dengan sistem zonasi tersebut, persebaran bisa merata. Termasuk merancang ulang pembuatan sekolah baru yang akan dikoordinasikan dengan kabupaten/kota. Menurutnya, saat ini ada SD-SD yang sudah kosong.
“Sekarang kan piramida demografinya sudah berbeda. Jadi anak-anak yang SD ini sudah mulai ke SMP maka kebutuhan SD-nya berkurang. Gedung-gedung ini sebenarnya bisa dikonversi menjadi gedung SMA atau SMK. Kalau kita bisa kerja samakan itu insyaallah persebarannya gampang,” tukas Ganjar.
Editor: Ahmad Muhlisin
