BETANEWS.ID, SEMARANG – Modus baru calon siswa dalam mengakali sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 kembali ditemukan. Kali ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemukan praktik dompleng kartu keluarga (KK). Sebelumnya, pihaknya juga banyak menemukan penggunaan surat keterangan domisili (SKD) asli tapi palsu (Aspal).
Praktik ini ditemukan Ganjar saat sidak proses PPDB di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Rabu (24/6/2020). Ganjar menemukan adanya kasus orang Bali yang mendaftarkan anaknya di SMAN 3 Semarang.
Modus yang dilakukan wali murid adalah menitipkan nama anaknya di KK orang yang dekat dengan sekolah tersebut. Meskipun sebenarnya, si anak sedang sekolah dan bersama orang tuanya di Bali.
Mendapati itu, Ganjar pun langsung menelepon orang tua siswa tersebut. Dari percakapan itu, orang tua siswa membenarkan anaknya dompleng KK di Semarang. Ia mengakui, surat keterangan itu tidak benar.
Baca juga: Ganjar Ancam Seret ke Jalur Hukum Bagi yang Berani Gunakan SKD Palsu untuk PPDB
“Anak saya setahun terakhir tinggal di Denpasar bersama saya, Pak. Memang saya ingin menyekolahkan anak saya di Semarang biar bisa bareng simbahnya. Memang surat yang menyatakan bahwa anak saya sudah tinggal di Semarang sejak Januari 2019 itu tidak benar, Pak,” jawab perempuan itu.
Dari keterangan panitia PPDB, Ganjar mendapat laporan bahwa modus dompleng KK itu banyak dilakukan. Pihaknya menerima ada banyak aduan dari masyarakat. Hal itu membuat Ganjar khawatir.
Makanya, Ganjar pun langsung mencari salah satu Lurah di Kota Semarang yang telah mengeluarkan surat keterangan itu. Setelah dicari di kantor tidak ketemu, Ganjar menelepon Lurah tersebut dan diminta untuk menemuinya.
Sore hari, Lurah yang dimaksud itu kemudian menemui Ganjar di rumahnya. Pertemuan secara tertutup itu berlangsung cukup lama antara Ganjar dan Lurah serta beberapa perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng.
“Tadi saya coba konfirmasi ke Lurahnya, dan dia bilang bahwa untuk mengeluarkan SKD, patokannya, ya KK. Pada level ini memang tidak ada yang keliru, meskipun setelah diverifikasi tentang anak ini SMP nya di mana, tinggalnya di mana, orang tua di mana, ternyata ada beberapa yang tidak benar,” terang Ganjar.
Baca juga: Ribuan Calon Siswa Cabut Berkas SKD yang Diduga Palsu
Ganjar mengatakan, dompleng KK ini telah menjadi modus baru untuk mengakali sistem PPDB. Ironisnya, hal ini telah dibaca sejak tahun lalu.
“Setelah kita cek, ada cara menyiasati hal ini. Ke depan sistem zonasi ini akan kami evaluasi secara menyeluruh. Nanti saya laporkan ke Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa ada yang menyiasati seperti ini,” tegasnya.
Kalau sistem PPDB tidak diubah, Ganjar yakin modus ini akan terjadi pada proses PPDB tahun-tahun yang akan datang. Nantinya, kalau syarat tinggal hanya setahun, maka setahun sebelum pendaftaran akan banyak orang tua siswa yang menitipkan anaknya di sekitar sekolah-sekolah yang akan dituju.
“Saya yakin di sekolah-sekolah yang menjadi incaran siswa atau sekolah favorit, pasti disekitarnya muncul dadakan orang-orang baru. Mereka menyiapkan KK dengan numpang atau dompleng pada beberapa orang. Ini kan tidak baik, makanya perlu kita evaluasi secara menyeluruh,” pungkasnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
