BETANEWS.ID, KUDUS – Bunda Inklusi Kementerian Agama (Kemenag) RI, Helmi Nasaruddin Umar, meresmikan Unit Layanan Disabilitas (ULD) madrasah se-Jawa Tengah sekaligus penandatanganan nota kesepahaman antara Dharma Wanita Persatuan (DWP) dengan Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Kegiatan tersebut digelar di MAN 2 Kudus sebagai bagian dari komitmen mewujudkan layanan inklusif dan ramah disabilitas di lingkungan Kementerian Agama.
Dalam sambutannya, Helmi mengaku terenyuh saat mendengar lantunan bacaan Alquran yang dibawakan oleh siswa disabilitas. Ia juga berbagi pengalaman pribadi saat pernah mengalami kondisi difabel akibat cedera kaki.
“Saya pernah merasakan menjadi difabel selama setahun, menggunakan kursi roda dan tongkat. Dari situ saya belajar menikmati hidup, bersyukur, dan memahami bagaimana rasanya,” ungkapnya.
Menurutnya, momentum peresmian ini tidak sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi langkah nyata dalam membangun layanan yang inklusif. Ia menegaskan, bahwa kemajuan sebuah negara tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kesejahteraan sosial, termasuk dalam melayani penyandang disabilitas.
“Kita harus membangun empati dan melayani dengan hati. Fasilitas juga harus dipenuhi agar saudara-saudara kita penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama,” tegasnya.
Helmi menekankan pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Ia menyebut keluarga sebagai sekolah pertama yang memiliki peran besar dalam menanamkan nilai, akhlak, dan keharmonisan.
Baca juga : Wagub Jateng Minta Nilai-Nilai Pesantren Perlu Terus Dijaga
“Anak akan meniru perilaku orang tuanya. Maka, orang tua harus berhati-hati dalam bertindak dan berkata. Memperkuat keluarga berarti memperkuat negara,” ujarnya.
Ia menambahkan, melalui kerja sama dengan BP4, diharapkan dapat turut menekan angka perceraian sekaligus memperkuat ketahanan keluarga di Indonesia.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Shony Wardana menyampaikan, bahwa peresmian ULD ini menjadi bagian dari upaya memberikan layanan terbaik kepada seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
“Madrasah berkomitmen untuk menampung dan melayani siswa disabilitas sesuai dengan kemampuan masing-masing lembaga. Ini bagian dari upaya menjadikan Kemenag benar-benar hadir untuk semua,” jelasnya.
Ia menambahkan, secara praktik sejumlah madrasah di Kudus sebenarnya telah lebih dulu menerima siswa disabilitas, khususnya disabilitas fisik yang secara mental tetap mampu mengikuti pembelajaran.
“Ke depan, kami dorong semua madrasah agar tidak menolak pendaftar disabilitas, terutama disabilitas fisik, dan tetap memberikan layanan pendidikan yang layak,” tegasnya.
Saat ini, jumlah lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag Kudus cukup besar. Tercatat terdapat 379 RA dan madrasah dengan total siswa mencapai sekitar 70 ribu. Selain itu, terdapat 209 pondok pesantren dengan jumlah santri sekitar 23 ribu.
Dengan peresmian ULD ini, diharapkan seluruh satuan pendidikan di bawah Kemenag dapat semakin siap memberikan layanan pendidikan yang inklusif, sehingga tidak ada lagi anak yang terpinggirkan karena keterbatasan fisik.
“Ini bukan sekadar program, tetapi komitmen bersama agar semua anak mendapatkan hak pendidikan yang sama,” imbuhnya.
Editor: Kholistiono
