BETANEWS.ID, KUDUS – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kudus mengusulkan program seragam sekolah gratis bagi seluruh siswa SD dan SMP sederajat di Kabupaten Kudus. Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban orang tua sekaligus meminimalisasi praktik pungutan liar dalam pengadaan seragam bagi siswa baru.
Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, usulan tersebut merupakan hasil rapat internal Fraksi PDI Perjuangan. Gagasan itu juga telah disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Kudus tahun 2027.
Menurut Masan, kemampuan keuangan daerah dinilai masih memungkinkan untuk merealisasikan program tersebut. Dengan postur APBD Kudus yang ada saat ini, pemerintah daerah dinilai mampu mengalokasikan anggaran untuk program seragam sekolah gratis.
“Melihat postur APBD Kabupaten Kudus, kami menilai masih ada ruang untuk menggulirkan program seragam gratis bagi siswa SD dan SMP sederajat,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).
Berdasarkan perhitungan awal, kebutuhan anggaran program tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp9 miliar. Namun angka tersebut masih bersifat sementara dan perlu pembahasan lebih lanjut bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Baca juga: DPRD Kudus Sepakat Perusahaan Bayar THR Lebih Awal, Penundaan Harus Transparan
“Tentu angka pastinya masih harus dihitung lebih detail. Tetapi program ini sangat penting untuk membantu masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil,” jelasnya.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kudus, Muhammad Antono menambahkan, APBD harus digunakan sebagai instrumen keberpihakan kepada masyarakat kecil. Karena itu, program yang diusulkan sebaiknya benar-benar berdampak langsung bagi warga.
Menurutnya, pembelian seragam sekolah baru sering kali menjadi beban bagi keluarga kurang mampu. Dengan adanya program seragam gratis, hambatan finansial yang dialami sebagian orang tua dapat dikurangi.
Selain itu, program tersebut juga diharapkan mampu mendukung pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak di Kabupaten Kudus. Anak-anak bisa bersekolah dengan lebih percaya diri tanpa harus terbebani biaya seragam.
“Jika usulan ini bisa direalisasikan, tentu menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi,” katanya.
Editor: Kholistiono
